LUBUKBESAR – Sekitar 500 personel kepolisian menarik diri dari Dusun Berikat, Desa Batuberiga, Kecamatan Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) setelah sempat membuat posko selama satu hari.
Posko berupa tenda-tenda berukuran besar tersebut dibangun oleh tim gabungan kepolisian dan TNI dalam rangka pengamanan operasi tambang PT Timah.
Masyarakat Dusun Berikat, Desa Batuberiga kompak memberikan respon berupa penolakan terhadap posko pengamanan yang telah dibangun sejak kemarin, Senin (3/3/2025).
Sehubungan dengan penolakan tersebut, Kapolres Bangka Tengah AKBP Pradana Aditya Nugraha turun langsung menemui masyarakat kontra tambang guna memberikan penjelasan dan menyejukkan suasana.
AKBP Pradana Aditya Nugraha mengungkapkan, penarikan personil karena masih ada hal-hal yang belum tuntas terkait kesepakatan antara warga dan BUMDes yang menjadi mitra PT Timah.
“Jadi, sementara untuk menjaga Kamtibmas agar tetap kondusif, maka kita mengambil keputusan sementara dulu,” ujarnya, Selasa (4/2/2025).
Polres Bangka Tengah akan memperlambat terlebih dahulu sambil menunggu adanya kesepakatan antar masyarakat terkait dengan operasi tambang timah berikutnya.
Kapolres Bangka Tengah sudah memberikan pesan kepada masyarakat terkait polarisasi pro-kontra tambang, agar tidak menjadi perbuatan melawan hukum.
“Bicarakan persoalan dengan cara-cara yang lebih bijak, disepakati dengan pihak terkait dan supaya ada keputusan win win solution bagi semua pihak,” tuturnya.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa posko yang dibangun bertujuan mengamankan masyarakat, karena masyarakatnya sudah terbagi dua menjadi pro dan kontra.
Sehingga, pos pengamanan tersebut dibangun agar masyarakat tidak terpecah belah dan kejadian negatif seperti pengusiran tidak terulang kembali.
“Tidak, kami tidak ada mengintimidasi, sangat jauh sekali, kami juga berinteraksi, termasuk kegiatan patroli yang dilakukan secara dialogis,” ujarnya.
Pendekatan dialogis tetap dilakukan ke masyarakat meskipun masih ada beberapa yang belum puas atas keputusan BUMDes dengan PT Timah.
Personel kebijakan berjanji-angsur sudah ditarik pulang guna mengurangi resistensi masyarakat.
“Tetapi sudah saya berikan pengarahan agar memenuhi masyarakat terhadap hukum, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tutupnya.
