KOBA – Tugas belajar (Tubel) merupakan pengembangan kompetensi bagi PNS melalui jalur pendidikan. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Pemkab Bateng) sudah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, agar dapat meningkatkan pendidikan PNS.
Di Pemkab Bateng, ada Tubel yang dibiayai oleh pemerintah atau disebut dengan Tubel Beasiswa. Tubel Beasiswa tersebut di antaranya ada yang bersumber dari Kementerian dan APBD.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD) Bateng, Risaldi Adhari mengatakan Tubel Beasiswa di Bangka Tengah dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2024 sudah menyekolahkan 182 PNS ke perguruan tinggi yang didominasi oleh tenaga medis.
Tercatat, dari 182 PNS yang mendapatkan Tubel Beasiswa di antaranya 84 orang tenaga medis seperti bidan, apoteker, perawat dan dokter yang melanjutkan sekolah ke tingkat spesialis.
“Sementara sisanya yakni 68 orang yang mendapatkan Tubel Beasiswa merupakan PNS di luar tenaga medis atau umum,” ujar Risaldi, Kamis (3/10/2024).
Sehingga saat ini, satu-satunya PNS dokter spesialis yang belum dimiliki oleh Kabupaten Bangka Tengah adalah spesialis penyakit jantung.
“Paling banyak tenaga medis, secara keseluruhan seperti dokter spesialis, bidan, anastesi dan segala macamnya,” terangnya
Risaldi menyampaikan, alasan Tubel Beasiswa paling banyak diberikan kepada tenaga medis, karena ingin fokus ke kesehatan di Bangka Tengah dan agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh jika ingin berobat.
Meskipun demikian, disebutkan semua PNS Kabupaten Bangka Tengah mempunyai kesempatan yang sama dalam rangka mendapatkan Tubel Beasiswa.
Harapan pertama dengan diberikan Tubel Beasiswa terhadap PNS dapat meningkatkan SDM menjadi lebih memumpuni dan tidak kalah dengan yang ada di kota-kota besar.
“Kedua soal pelayanan, kami berharap seperti dokter dan tenaga medis jangan nantinya sudah dibeasiswakan tiba-tiba mereka pelayanannya kurang,” ujarnya.
BKPSDM Bateng telah menemukan beberapa kasus PNS yang pada saat belum mendapatkan Tubel Beasiswa kinerjanya masih bagus, tapi setelah selesai sekolah justru pelayanannya berkurang.
“Karena statusnya sudah meningkat jadi dokter spesialis dan banyak rumah sakit yang mau, akhirnya di tempat intinya ditinggalkan, dia praktek di luar, ini kurang bagus mentalnya,” terangnya.
Sehingga, Risaldi memohon permasalahan-permasalahan tersebut menjadi perhatian dan semoga di masa yang akan datang tidak lagi terjadi karena sudah disampaikan.
Padahal, yang paling banyak menyedot anggaran adalah tenaga medis dengan perbandingan biaya sekolah satu dokter spesialis bisa menyekolahkan 3 PNS umum untuk jenjang S2.
“Jadi kebayang kan kalau hasilnya tidak ada feed back untuk kita (Pemkab Bateng), kita kan berharap untuk (pelayanan) masyarakat dapat meningkat,” tuturnya.
Sehingga di samping peningkatan pelayanan maka klasifikasi rumah sakit dapat meningkat dan jika pengelolaannya benar akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah.(SAK)
