KOBA – Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) menggelar rapat forum perangkat daerah dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan dinas perikanan dengan mengusung tema “Perikanan Maju dan Berkelanjutan” di HKM Mangrove Desa Kurau Barat, pada Jumat, (28/2/2025).
Plt Sekretaris Daerah Bangka Tengah Ahmad Syaifullah Nizam mengatakan, penguatan tata kelola perikanan wajib ditingkatkan, karena sektor perikanan wajib memberikan warna dalam kemajuan ekonomi di Bangka Tengah.
“Perikanan adalah sektor yang wajib memberikan warna untuk kemajuan ekonomi. Apalagi perikanan ini termasuk penyumbang inflasi yang ada,” tuturnya.
Ia melanjutkan, ada 3 indikator penilai dalam sektor perikanan yakni Nilai Konsumsi Ikan (NKI), Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI). Hal inilah yang mengharuskan sektor perikanan perlu diperkuat.
“Tentunya, sumber daya perikanan harus transparan dan akuntabel dan 3 indikator yaitu NKI, NTN dan NTPI adalah hal yang harus ditata dan dikelola dengan baik, agar sektor perikanan kita menjadi sektor penopang ekonomi di Bangka Tengah ini,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi Dinas Perikanan Bangka Tengah yang mampu berinovasi serta menjadi pelopor budidaya ikan untuk para pembudidaya dan nelayan.
“Inovasi yang luar biasa juga harus diapresiasi untuk Dinas Perikanan, karena mampu menjadi pelopor budidaya ikan yang baik bagi pembudidaya dan nelayan kita. Intinya kita harus terus bertahan dalam mengembangkan dan memperkuat tata kelola perikanan di Bangka Tengah,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Bangka Tengah Imam Soehadi menyatakan, pihaknya akan selalu berinovasi dan juga kreatif dalam pengembangan serta tata kelola perikanan secara teknis dan juga pemerintahan, meskipun dengan efisiensi anggaran yang ada.
“Kami Dinas Perikanan akan selalu memperkuat tata kelola perikanan, baik di wilayah ataupun pemerintahan teknis di lapangan. Kami juga melakukan efisiensi dengan rapat kerja di mangrove Munjang secara outdoor, bukan di hotel. Inilah komitmen kami dalam mendorong efisiensi,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Dodi Kusdian yang merupakan Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung Komisi II menyatakan, dalam perencanaan pembangunan selalu menekankan, jika kekuatan dan perikanan harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah Bangka Belitung. Namun hingga saat ini, tidak ada program yang memperkuatnya.
“Paska tambang Bangka Belitung harus ada transportasi ekonomi, yang mana timah bukan lagi komoditas utama kita. Namun sampai saat ini, regulasi dan kebijakan kurang memihak sektor maritim,” tuturnya.
Ia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi saat ini dibawah 1%. Padahal, sektor maritim merupakan sektor yang berpeluang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Anggaran kita diefisiensi dan diperkecil. Kalau semua dilakukan seperti itu di semua sektor, maka kita akan sulit mengembangkan sektor perikanan yang menjadi potensi menumbuhkan ekonomi di Bangka Belitung,” ungkapnya.
Ia juga menyebutkan, sampai saat ini tata kelola pemerintahan masih kurang baik, karena masih banyak plt di jabatan penting seperti kepala dinas dan setda.
“Kalau mau memperkuat tata kelola pemerintahan, harusnya tidak ada lagi plt, agar ada kebijakan yang bisa dibuat dengan baik. Itu harus dilakukan juga di sektor perikanan. Tata kelola pemerintah dan tata kelola pemerintahan harus memikirkan matang-matang. Apalagi kita baru mau merintis perkembangan maritim,” simpulnya.
