KOBA – Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) melakukan audiensi kesetaraan Guru PAUD Non Formal HIMPAUDI di Kantor DPRD Bangka Tengah, pada Selasa (1/7/2025).
Kedatangan rombongan HIMPAUDI Bangka Tengah disambut langsung Ketua DPRD Bangka Tengah Batianus, Anggota DPRD Palmulip, Asisten I Bidang Pemerintahan Irwan, Kabid PAUDNI Dinas Pendidikan Bateng Asmini.
Diketahui saat ini, jumlah PAUD di Bangka Tengah ada 163 dengan rincian 7 negeri dan 156 swasta, sedangkan jumlah guru PAUD 619 orang, terdiri dari 318 guru di PAUD Non Formal, 301 orang di PAUD Formal.
Lebih lanjut, pada audensi ini terdapat beberapa aspirasi yang disampaikan, di antaranya terkait kesetaraan energi pendidik dan insentif insentif.
Ketua DPRD Bateng, Batianus mengatakan aspirasi kesetaraan Guru PAUD Non Formal HIMPAUDI akan dirinya sampaikan ke Kementrian yang menangani bidang PAUD.
“Saat ini mereka masih dianggap sebagai tenaga pengasuh, sehingga mereka minta disetarakan sebagai tenaga pendidik, saya sebagai Pimpinan DPRD akan menyampaikan aspirasi ini ke Kementrian Pendidikan, khususnya di bidang PAUD,” terangnya.
Batianus menuturkan, jika tenaga pengasuh ini menjadi tenaga pendidik, maka statusnya jelas.
“Tentu jika menjadi tenaga pendidik, status mereka jelas, sama dengan tingkat TK, selain itu bisa mendapat izin dari Kementrian,” terangnya.
Kemudian, aspirasi terkait kenaikan insentif, yang mana saat ini pengajar di PAUD mendapatkan upah sebesar Rp650.0000/bulan dari Dinas Pendidikan.
“Tentu akan kami perjuangkan, kalau memang keuangan daerah memungkinakan untuk melakukan peningkatan insentif bagi pengasuh PAUD ini,” tuturnya.
Disampaikan Batianus, penambahan insentif ini tergantung kemampuan daerah.
“Kalau memang mampu 100 ribu, kalau tidak 50 ribu, tergantung kemampuan daerah untuk tenaga pengasuh ini,” tuturnya.
Selain itu, terdapat aspirasi mengenai kualifikasi kualifikasi pendidikan tenaga pengasuh.
“Mereka menuntut kewajiban bergelar sarjana oleh Kementrian, namun saat ini masih banyak lulusan SMA, jadi ada usulan terkait kualifikasi penddikan S1 harus dibedakan insentifnya dengan lulusa SMA,” tuturnya.
DPRD berkomitmen akan memperjuangkan semua aspirasi yang disampaikan guru PAUD.
