KOBA – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bangka Tengah (Bateng) memberikan kritik tajam kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
Kritik ini menyampaikan ikhwal pengadaan barang-barang mewah untuk para pejabat yang diungkapkan oleh sejumlah media.
Pertama adalah terkait anggaran Rp420 juta untuk pembelian tablet bagi anggota dewan dari anggaran tahun 2025.
Keresahan bertambah tatkala mendengar bahwa di tahun yang sama ada agenda pembelian mobil dinas baru bagi Bupati, Wakil Bupati dan Wakil Ketua II DPRD Bangka Tengah.
Pimpinan Cabang IMM Bangka Tengah geram dengan sikap hedon para pejabat Bangka Tengah yang seolah tak peruli dengan kondisi perekonomian masyarkat yang sedang terpuruk saat ini.
Seperti yang diungkapkan oleh Fahri Juned Alfarisy, salah seorang kader IMM Bangka Tengah.
Dia menilai, tindakan ini mencerminkan gaya hidup hedonis yang tidak sejalan dengan prinsip pemerintahan yang sederhana dan berpihak pada rakyat.
“Penggunaan anggaran daerah seharusnya lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi pejabat,” ujar Fahri.
Menurutnya, masih banyak permasalahan mendesak yang harus diatasi di Bangka Tengah, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Semua ini seharusnya menjadi fokus utama, bukan pembelian barang-barang mewah,” sambungnya.
Dirinya juga menekankan agar pemerintah dan legislator di Bangka Tengah menerapkan transparansi dalam penggunaan anggaran daerah.
Pihaknya meminta DPRD dan pemerintah daerah untuk menjelaskan dengan jelas alasan dibalik pengadaan mobil dinas baru dan tablet berharga selangit itu.
“Kami juga mendesak perlunya audit independen untuk memastikan bahwa kebijakan pengadaan barang tersebut sesuai dengan kebutuhan nyata dan tidak ada batasan anggaran,” tegasnya.
Fahri juga meminta daerah harus lebih fokus pada kebijakan yang pro-rakyat serta mengusulkan agar anggaran yang ada digunakan untuk program pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.
Pihaknya menilai, hal itulah yang seharusnya menjadi prioritas dalam pengelolaan keuangan daerah daripada sekedar memenuhi gaya hidup elite para pejabat.
“IMM Bangka Tengah menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam hal penggunaan anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat,” imbuhnya.
