KOBA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Tengah (Bateng), Batianus menyatakan dukungannya terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang rasionalisasi dan efisiensi anggaran belanja.
Dukungan DPRD Bangka Tengah terhadap Inpres tersebut dilakukan dalam rangka mendorong program-program Presiden Prabowo Subianto.
“Kami tanggal 24 bersama TAPD akan melakukan rasionalisasi anggaran baik di OPD, terkhususnya di sekretariat dewan,” terangnya, Selasa (18/2/2025).
Batianus akan melihat dulu seperti apa list anggaran yang belum prioritas, agar nantinya bisa dipangkas dari sisi mengurangi volume belanjanya.
Satu di antara anggaran dewan sekretariat yang akan dikurangi volumenya adalah perjalanan dinas anggota DPRD Bangka Tengah.
“Kami tetap melakukan efisiensi perjalanan dinas dengan sangat selektif,” terangnya.
Tidak bisa dipungkiri, Bangka Tengah memang masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat.
Bahkan, 90 persen APBD Pemkab Bangka Tengah merupakan suplai dari pemerintah pusat, sementara pendapatan asli daerah hanya menyumbang 10 persen saja.
Dampak penghapusan Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh Kementerian Keuangan sangat terasa sekali bagi Kabupaten Bangka Tengah.
Transfer DAK ke Dinas PUPR Bangka Tengah hampir seluruhnya dipotong oleh Kementerian Keuangan, sehingga berpengaruh pada pembangunan infrastruktur.
“Termasuk jalan, membayangkan pemeliharaan baik itu rutin maupun berkala di Bangka Tengah sulit sekali, banyak jalan yang rusak dan banyak jalan juga perlu dibangun,” tuturnya.
DPRD Bangka Tengah berharap dengan kondisi seperti itu, mudah-mudahan nantinya transfer DAK dan DAU bisa dikembalikan ke daerah oleh Kementerian Keuangan.
Sehingga dengan adanya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bangka Tengah, maka dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
