KOBA – Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) masih mengalami defisit sebesar Rp12,2 miliar, meski sudah mencakup SILPA yang diaudit (Sisa Lebih Pembiayaan yang diaudit) tahun 2024.
Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda mengatakan saat ini rencananya sedang menyusun RKUA dan PPAS perubahan APBD.
“Kita sedang menyesusaikan dengan keadaan saat ini, memang ini yang harus kita hadapi, mencari solusinya dan menyelesaikannya bersama-sama,” ujar Efrianda, Rabu (11/6/2025).
“Mudah-mudahan ada solusinya dan kami yakin ada solusinya,” sambungnya.
Dikatakan Efrianda, Pemkab Bangka Tengah akan memilah kegiatan prioritas dan urgen (mendesak).
“Sekarang kan sudah jalan 6 bulan, kita lihat di sisa 6 bulan ini, apakah ada kegiatan yang tidak relevan lagi, kalau ada, maka kita akan coret dan sesuaikan,” terangnya.
Efrianda menjelaskan, defisit ini terjadi karena beberapa faktor, salah satunya termasuk beberapa perusahaan sawit di Bateng karena kasus timah.
“Kalau kemarin kita bisa transfer dana dan PAD kita cukup mumpuni, sedangkan saat ini ada perusahaan yang berkegiatan di Bangka Tengah sudah tutup, seperti kasus timah yang booming,” ujarnya.
“Kasus ini benar-benar membuat kaget di beberapa waktu belakangan ini,” tambahnya.
Efrianda menuturkan, kasus timah di Bateng berdampak besar pada pendapatan pajak dari perkebunan, pabrik sawit, usaha UMKM, penginapan hingga restoran.
Misalnya dulu 1 bulan bisa Rp1 miliar, sekarang cuma Rp700 juta, tutupnya.
