KOBA – Hasil verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan BPS dan Dinas Sosial Bangka Tengah (Bateng) per 1 April 2025 mencatat 6001 KK di Negeri Selawang Segantang terdata miskin.
Data ini masih akan terus berkembang, karena progresnya masih 50%, artinya ada sebanyak 3000 an KK yang belum dilakukan verifikasi dan validasi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Bangka Tengah, Batianus berharap adanya pemberdayaan masyarakat.
“Kalau secara resmi memang belum keluar dari BPS, tapi kami mendapat dari media dan pemberitaaan bahwa ada 6001 KK warga Bangka Tengah kategori miskin bahwa, ini yang dikhawatirkan,” ujar Batianus, Selasa (29/4/2025).
“Tentu kami berharap ada pemberdayaan secara ekonomi dan sosial, termasuk pendidikan dan pelatihan, ini sangat penting sekali,” sambungnya.
Batinus, ingin melihat arah ke depan, ketika terjadi pergeseran anggaran.
“Jadi, Pemerintah Daerah melalui TAPD harus memfokuskan program-program pemberdayaan ekonomi, termasuk mendorong investasi di Kabupaten Bangka Tengah, sehingga tercipta lapangan pekerjaan,” terangnya.
Batinus khawatir, karena sebagian besar masyarakat yang tergolong kategori miskin adalah masyarakat yang berada pada usia produktif.
“Usia produktif ini sangat mengkwatirkan ketika masuk kategori miskin, tentu mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dilakukan pendidikan dan edukasi,” ujarnya.
“Jadi, ada rencana Indonesia Emas 2045, dibandingkan dengan bonus demografi, artinya penduduk usia produktif jumlah nya sangat besar,” tambahnya.
Batinuas menilai, ini akan jadi malapetaka bagi daerah Bangka Tengah, ketika Pemkab tidak bisa mempersiapkan ini.
“Takutnya, mereka bukan produktif, tapi jadi pengangguran, maka pemberdayaan ekonomi, pelatihan dan pendidikan itu harus dijalankan secada serius dan betul tepat sasaran, harus dilakukan melalui program dan kegiatan yang jadi kelompok sasaran,” pungkasnya.
