NASIONAL

JAKARTA – Polres Bangka Tengah (Bateng) meraih penghargaan bergengsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) atas pencapaian Pelayanan Prima Kategori A di tingkat nasional. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Mutiara PTIK, Jakarta Selatan. Kegiatan ini turut dihadiri para perwakilan dari Polda dan Polres se-Indonesia. Penghargaan diberikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan publik dalam program Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Tahun 2024 di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kapolres Bangka Tengah, AKBP Dr. I Gede Nyoman Bratasena, S.I.K., M.I.K., hadir langsung menerima penghargaan tersebut dan menyampaikan apresiasi terhadap seluruh jajaran Polres Bangka Tengah. “Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas kerja keras seluruh jajaran Polres Bangka Tengah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ini menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Kapolres Bangka Tengah, Senin (23/6/2025). Selain itu, Kapolres menegaskan bahwa capaian ini menjadi landasan penting untuk melanjutkan langkah-langkah strategis dalam upaya membangun zona integritas. Ke depan, Polres Bangka Tengah menargetkan untuk kembali meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta berupaya memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). “Kami juga berharap, melalui pencapaian ini, Polres Bangka Tengah dapat kembali menerima predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang pernah diraih sebelumnya, serta berusaha keras untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tahun mendatang,” ungkapnya. “Kami berkomitmen untuk terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Pelayanan yang cepat, transparan, dan berkeadilan akan terus kami tingkatkan,” sambungnya. Lebih lanjut, Kapolres mengajak seluruh personel di lingkungan Polres dan Polsek jajaran untuk senantiasa menjaga integritas serta mengedepankan semangat PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) dalam setiap pelaksanaan tugas. “Dengan prinsip PRESISI, kami ingin memastikan bahwa kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas,” tandasnya.

MAKASAR – Kepala Desa Namang, Zaiwan berkesempatan menjadi narasumber dalam kegiatan sharing ilmu Desa Berketahanan Pangan dan Iklim pada Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) oleh Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal, bertempat di Cloro Hotel Makasar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, Desa Namang masuk 4 besar tingkat nasional Desa Berketahanan Pangan dan Iklim oleh Kementrian Desa RI. Keempat Desa tersebut di antaranya Desa Namang Bangka Belitung, Cibiru Wetan Bandung, Desa Sidan Bali dan Baru Cermin Labuan Bajo NTT. Kades Namang Zaiwan merasa bersyukur, bisa menjadi narasumber dan mengenalkan potensi Desa Namang. “Alhamdulillah, dengan adanya Desa Namang ditunjuk Kementrian Desa sebagai percontohan Desa Praktik Baik, Berketahanan Pangan dan Iklim, dari minggu kemarin, saya juga sudah diminta jadi narasumber untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Jakarta,” ujar Zaiwan, Sabtu (14/6/2025). Selain itu, Zaiwan juga diminta menjadi narasumber di Makasar dalam rangka Desa Praktik Baik, Berketahanan Pangan dan Iklim tingkat nasional. “Rasanya sangat bangga bahwa apa yang ada di Desa Namang bisa menginspirasi desa-desa yang ada di Indonesia,” ujar Zaiwan. Disampaikan Zaiwan, Desa Namang menjadi salah satu contoh model desa berketahanan pangan dan iklim dengan adanya sawah, sapi, ikan, jagung, cabe, sayuran serta yang tidak dimiliki desa lainnya, yaitu hutan madu, yang mempunyai vitamin, zat besi, mineral dan kandungan lainnya. “Dengan segala potensi yang ada, Desa Namang menjadi desa model dari 75.265 desa di seluruh Indonesia dan mampu menunjukkan dirinya menjadi desa tingkat nasional, karena mewakili Indonesia di negara-negara Asean dalam desa AVN,” tuturnya. Selain itu, Zaiwan juga mengungkapkan kebangganya, karena para peserta takjub dengan Negeri Serumpun Sebalai Bangka Belitung serta sangat tertarik dengan keunikan hutan pelawan dan madu pahit yang tidak dimiliki desa-desa di luar Bangka Belitung. “Kalau sawah, sapi, ikan, dan sayur, rata-rata seluruh desa ada, tapi Namang punya hutan madunya, yang menjadikan Namang terpilih dari sekian ribu desa di Indonesia,” tuturnya. “Selain iti, kita punya pemberdayaan kearifan lokal morok jerami, dambusnya, makan bedulang dan wisata mentilin yang tidak dimiliki desa lainnya, semoga yang telah diberikan Desa Namang ini menjadi contoh untuk Nama masyarakatng dan Indonesia,” tuturnya. “Saat ini, Desa Namang menjadi desa inovasi terbaik dari Kementrian Desa RI, penghargaan ini tidak hanya membawa Desa Namang, tapi juga Bangka Tengah dan Bangka Belitung ke tingkat nasional,” tutupnya.

JAKARTA – Kepala Desa Namang, Zaiwan berkesempatan menjadi narasumber kegiatan Finalisasi Pendokumentasian Praktik Baik Desa Berketahanan Pangan dan Iklim di Hotel Grand Mercure Jakarta, pada Rabu (28/5/2025). Kegiatan yang merupakan program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal. Kades Namang Zaiwan merasa bersyukur, bisa menjadi narasumber dan memperkenalkan Desa Namang kepada 300 peserta yang mengikuti pelatihan, baik secara daring maupun luring. “Alhamdulillah, selama 3 hari ikut saya pelatihan dan menjadi narasumber, rasanya sangat bangga bahwa apa yang ada di Desa Namang bisa menginspirasi desa-desa yang ada di Indonesia,” ujar Zaiwan. Disampaikan Zaiwan, Desa Namang menjadi salah satu contoh model desa yang berketahanan pangan dan iklim dengan adanya sawah, sapi, ikan, jagung, cabe, sayuran serta yang tidak dimiliki desa lainnya, yaitu hutan madu, yang mempunyai vitamin, zat besi, mineral dan kandungan lainnya. “Dengan segala potensi yang ada, Desa Namang menjadi desa model dari 75.265 desa di seluruh Indonesia dan mampu menunjukkan dirinya menjadi desa tingkat nasional, karena mewakili Indonesia di negara-negara Asean dalam desa AVN,” tuturnya. Selain itu, Zaiwan juga mengungkapkan kebangganya, karena para peserta takjub dengan Negeri Serumpun Sebalai Bangka Belitung serta sangat tertarik dengan keunikan hutan pelawan dan madu pahit yang tidak dimiliki desa-desa di luar Bangka Belitung. “Kalau sawah, sapi, ikan, dan sayur, rata-rata seluruh desa ada, tapi Namang punya hutan madunya, yang menjadikan Namang terpilih dari sekian ribu desa di Indonesia,” tuturnya. “Selain iti, kita punya pemberdayaan kearifan lokal morok jerami, dambusny, makan bedulang dan wisata mentilin yang tidak dimiliki desa lainnya, semoga yang telah diberikan Desa Namang ini menjadi contoh untuk Nama masyarakatng dan Indonesia,” imbuhnya.

JAKARTA – Bupati Bangka Tengah (Bateng), Algafry Rahman, beserta jajarannya menghadiri rapat koordinasi (rakor) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terkait Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Tengah (Bateng) di Ruang Rapat Kolaborasi Lantai 6 Gedung Merah Putih KPK RI Jakarta Selatan, pada Senin (26/5/2025). Rapat koordinasi ini untuk memperkuat sinergi pemberantasan korupsi terintegrasi di tingkat daerah melalui pemantauan dan evaluasi Monitoring Controlling Surveilance for Prevention (MCSP), antara lain pengadaan barang dan jasa daerah, pelayanan publik, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), dan optimalisasi penerimaan daerah di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Untung Wicaksono selaku Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Pengawasan (Korsup) Wilayah II KPK RI mengatakan bahwa rakor ini sejalan dengan amanat undang-undang yang mengatur tugas KPK dalam melakukan koordinasi dan pengawasan dengan instansi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi serta pelayanan publik. “Berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa KPK bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melakukan pelayanan publik, serta pengawasan terhadap instansi yang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujarnya. Sementara itu, Bupati Algafry Rahman mengatakan bahwa ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam penguatan sinergi dan kolaborasi antara KPK RI dengan pemerintah daerah dalam pemberantasan korupsi di daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. “Alhamdulillah, kita melaksanakan rapat koordinasi bersama teman-teman KPK khusus untuk pencegahan divisi terkait MCSP, MCP, dan Survei Penilaian Integritas (SPI) serta hal-hal yang terkait dengan langkah-langkah kita menata dan mengelola pemerintahan ini, agar sesuai dengan regulasi yang sebenarnya,” terangnya. Disampaikan Algafry semua masukan dan rekomendasi Tim KPK akan ditindaklanjuti bersama. “Kita juga diingatkan oleh tim KPK, yaitu terkait pendapatan daerah, perizinan, aset, serta pengadaan barang dan jasa, ini juga bagian yang perlu kita diskusikan bersama agar tidak sampai ada hal-hal yang melanggar aturannya,” tuturnya. Algafry merasa bersyukur, karena Pemkab Bateng bisa langsung berdiskusi bersama KPK RI dan berharap kegiatan rutin ini terlaksana. “Kami sangat senang dan merasa bersyukur telah diundang untuk berdiskusi langsung bersama Tim KPK RI, karena dengan kegiatan seperti ini kita diberikan kisi-kisi tentang bagaimana pelayanan-pelayanan kita selama ini kepada masyarakat, ada hal-hal yang harus kita perbaiki, dan perlu kita kurangi, serta kita tindak lanjuti. Saya merasa bahwa kegiatan ini sepertinya perlu diberikan ruang dalam 1 tahun minimal dua kali pertemuan dengan KPK seperti ini,” harapnya.