PANGKALPINANG

PANGKALPINANG – Kabar gembira datang dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung (Unmuh Babel). Himpunan Mahasiswa Konservasi Sumber Daya Alam (Himaserda) Unmuh Babel resmi ditetapkan sebagai salah satu penerima manfaat dalam program Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan Batch 2 oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Pengumuman ini disampaikan setelah melalui proses verifikasi dan validasi yang ketat oleh Tim Kontribusi Berbasis Hasil Penggunaan Hutan dan Lahan Lainnya (FOLU RBC) 2 & 3 dari Kementerian Kehutanan dengan keputusan akhir bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Dalam proses seleksi, BPDLH menilai tiga aspek utama. Pertama, verifikasi administrasi yang mencakup kelengkapan dokumen seperti SK pembentukan organisasi, akta pendirian, daftar anggota, surat rekomendasi, hingga laporan kegiatan sebelumnya. Kedua, verifikasi teknis yang menyoroti relevansi serta dampak kegiatan terhadap pelestarian hutan dan lingkungan. Ketiga, validasi urgensi kegiatan berdasarkan rekomendasi Tim Percepatan FOLU. Ketua Himaserda Unmuh Babel, Giva Lihin, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. “Ini menjadi pemicu semangat kami untuk terus berkarya dan berkontribusi nyata dalam pelestarian lingkungan, khususnya di Bangka Belitung,” ujarnya, Selasa (29/4/2025). Senada dengan itu, Randi Syafutra, dosen pembina Himaserda, menyampaikan kebanggaannya atas pencapaian ini. Ia berharap Himaserda semakin dikenal sebagai organisasi mahasiswa yang aktif dan berdampak. “Sejalan dengan semangat Program Studi Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Unmuh Babel yang ingin mencetak lulusan unggul dan Islami di bidang konservasi hayati dan rehabilitasi lingkungan,” katanya. Adapun visi Program Studi KSDA Unmuh Babel adalah menjadi program studi yang menghasilkan lulusan Islami dan unggul di bidang konservasi hayati dan rehabilitasi lingkungan pada tahun 2034. Visi ini diperkuat dengan misi dan tujuan yang fokus pada pendidikan berkualitas, penelitian berdayaguna, pengabdian aplikatif, serta kemitraan yang mendukung tri dharma perguruan tinggi. Pencapaian Himaserda ini menjadi bukti nyata komitmen mahasiswa dan institusi dalam mengawal konservasi lingkungan secara berkelanjutan.

PANGKALPINANG – Guna melakukan perbaikan tata kelola pada sektor pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, PT. Timah Tbk bersama Pemerintah Provinsi Kep. Babel, Pemerintah Kabupaten se-Babel, dan Kejaksaan Tinggi Provinsi serta Kejaksaan Negeri se-Babel menggelar Rapat Koordinasi Rencana Tata Kelola Kerjasama Kemitraan Terkait Jasa Penambangan Komoditas Timah di Provinsi Bangka Belitung di Ruang Rapat Utama Kantor Pusat PT. Timah Tbk, Pangkalpinang, pada Senin (3/2/2025). “Kegiatan rapat ini merupakan bentuk upaya kita bersama dalam menindak lanjuti kasus hukum komoditas timah dan membenahi tata kelola pertambangan timah yang ada di Provinsi Bangka Belitung,” ujar Direktur Pengembangan Usaha PT. Timah Tbk, Dicky Octa Zahriadi saat memberikan Beragam. Dicky menilai, permasalahan utama yang perlu dilakukan perbaikan tata kelola pertambangan adalah masih maraknya penambangan ilegal dan oknum-oknum pengepul yang belum menyentuh hukum. “Yang akan kita jadikan fokus perbaikan tata kelola saat ini adalah masih banyak penambangan ilegal yang masih beroperasi walaupun sudah ada upaya tindakan penegakan hukum tetapi masih ada oknum yang belum tersentuh,” ujarnya. Untuk itu ia berharap dengan dilakukannya rapat koordinasi tata kelola pertambangan timah ini dapat membenahi aturan tentang penglolaan pertambangan, sehingga masyarakat dapat ikut bekerja sama dalam pengelolaan pertambangan sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Bangka Belitung. “Melalui rapat ini kami selaku BUMN berharap adanya kerjasama yang melibatkan Pemda dan Kejaksaan dalam perbaikan tata kelola serta kemitraan dengan masyarakat, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi negara dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Dicky. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, M. Teguh Darmawan menyampaikan bahwa dengan kerjasama program dan kemitraan mengelola penambangan timah yang melibatkan masyarakat dapat memberikan kepastian hukum, sehingga dapat menghindari kerugian bagi negara. “Tujuan utama terkait kerjasama dan kemitraan pengelolaan pertambangan ini adalah kita berharap agar pelaksanaannya dapat sesuai dengan aturan yang berlaku dan menghindari terjadinya pencurian ilegal,” ujar Teguh. “Peran kejaksaan di sini akan memberikan kepastian hukum dan pengamanan serta adanya pertanggung jawaban lingkungan nantinya pasca pertambangan melalui kemitraan sehingga kita dapat menghindari kerugian bagi negara seperti praktik sebelumnya,” tambahnya. Menyanggapi hal ini, Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, yang turut hadir dalam rapat penyambutan baik tersebut dengan adanya rencana kerjasama dan kemitraan tata kelola penambangan komoditas timah ini. “Kita selaku pemerintah daerah menyambut baik rencana tata kelola ini. Kita tidak bisa percaya bahwa pertambangan masih menjadi komoditas yang penting dalam pergerakan ekonomi masyarakat kita,” ujar Algafry. Dengan tata kelola yang melibatkan kemitraan dengan masyarakat, Algafry menilai dapat memberikan dampak kesejahteraan yang signifikan bagi masyarakat. Dengan adanya regulasi terkait tata kelola ini artinya PT. Timah membuka ruang untuk melibatkan masyarakat, kita berharap ini segera disusun dan diterapkan tata kelola sesuai aturan dan kita di Kabupaten akan melakukan kajian yang selektif untuk memilih kelompok masyarakat yang berbadan hukum agar mampu menjadi mitra yang dapat mengelola pertambangan nantinya,” terang Algafry. Algafry juga berharap perbaikan tata kelola pertambangan melalui kolaborasi dan kemitraan ini dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan yang merata di setiap daerah yang ada di Bangka Belitung.

PANGKALPINANG – Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Pemkab Bateng) menerima beberapa penghargaan pada acara Penganugerahan Predikat dan Penyampaian Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung di Ballroom Hotel Grand Safran, Kota Pangkalpinang, Selasa (17/12/2024) kemarin. Dalam penganugerahan ini, Pemkab Bateng menerima beberapa penghargaan, di antaranya peringkat ketiga kategori Pemerintah Daerah dengan total nilai 94.02 berada di zona hijau dengan opini kualitas tertinggi. Selain itu, untuk kategori top 10 OPD terbaik se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinsos-PMD Bateng berhasil meraih peringkat ketiga dengan total nilai 97.00 berada di zona hijau dengan opini kualitas tertinggi. Tak hanya itu, beberapa pemangku kepentingan di Kabupaten Bangka Tengah juga mendapat penghargaan, diantaranya Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah yang meraih peringkat ketiga kategori Kantor Pertanahan se-Provinsi Babel dengan nilai 92.99 berada pada zona hijau kualitas tertinggi, kemudian untuk kategori Kepolisian Resor se-Provinsi Babel diraih oleh Polres Bateng pada peringkat ketiga dengan nilai 86.07 berada di zona hijau kualitas tinggi. Mewakili Bupati Bangka Tengah, Ali Imron selaku Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab Bateng menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada OPD Pemkab Bateng khususnya yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik atas sinergi dan kerja sama yang sangat baik. “Penghargaan yang didapat ini kita jadikan motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan-pelayanan dasar yang diberikan kepada masyarakat. OPD yang menyelenggarakan pelayanan seperti Dinsos-PMD, Dinkes, Dindik, Dindukcapil, dan lainnya harus terus meningkatkan inovasinya sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai dengan baik,” ungkap Ali, Rabu (18/12/2024). Sementara itu, Pimpinan Ombudsman RI, DR. Johanes Widjantoro, SH, MH memaparkan tujuan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, yakni untuk memperoleh gambaran kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat, memperoleh gambaran tentang potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta memberikan pengaruh kepada penyelenggara guna perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pelayanan publik. “Desain opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025 sampai 2029, di antaranya penilaian dikhususkan pada penyelenggaraan pelayanan, metode wawancara, studi dokumen dan memperbanyak wawancara dengan pengguna layanan dan masyarakat, jumlah lembaga kementerian menjadi 85 dan pemda 552, memasukan produk pengawasan Ombudsman, yaitu LHP, LHA, dan rekomendasi, menambah trust survey (OECD) di dalam opini Ombudsman, menilai seluruh produk layanan baik administratif, jasa dan barang, memperbanyak wawancara kepada pengguna layanan dan masyarakat, serta membuat lokus pada Pemda yang berada di DPMPTSP, Disdukcapil, Dinkes, Disdik, Dishub, Dinsos, Dinas PU, Dinas Perumahan Rakyat, Samsat, Puskesmas, dan RSU,” ucap Johanes. Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy menekankan pentingnya evaluasi pelayanan publik yang diukur secara internal dan eksternal. “Penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya mendorong peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Penilaian ini mencakup empat dimensi, enam variabel serta 42 indikator, termasuk aspek digitalisasi pelayanan publik sesuai Arahan Presiden RI dan evaluasi ini akan terus berkembang sejalan dengan program prioritas nasional 2025-2029,” kata Yozar.

PANGKALPINANG – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 Korps Pegawai Negeri Sipil (KORPRI), Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) berprestasi tahun 2024, pada Rabu, 4 Desember 2024. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas integritas dan profesionalisme PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban. Salah satu kategori penghargaan yang diberikan adalah kepada guru, yang dinilai memiliki dedikasi tinggi dalam mendidik dan mencerdaskan generasi bangsa. Salah seorang penerima penghargaan adalah Jumani, M.Pd., Kepala SMA Negeri 1 Namang, yang berhasil meraih peringkat pertama dalam kategori PNS Berprestasi. Penghargaan tersebut diharapkan dapat memotivasi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk terus meningkatkan dedikasi dan pengabdian terbaik dalam melaksanakan tugas, serta memperkuat komitmen sebagai abdi negara. Kepala SMAN 1 Namang, Jumani menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diterimanya. “Alhamdulillah, mendapat penghargaan ASN berprestasi Bangka Belitung kategori guru, tentunya penghargaan ini akan semakin memotivasi saya untuk terus memberikan yang terbaik dalam menjalankan tugas sebagai ASN, khususnya sebagai pendidik,” ujar Jumani.

KOBA – Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) kembali menjalin kesepakatan kerjasama dengan perbankan untuk semakin mendorong kemudahan dalam pembayaran pajak daerah. Kerja sama kali ini dengan BNI Cabang Pangkalpinang – Koba yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan oleh Plt. Bupati Bangka Tengah bersama pihak BNI di Pangkalpinang pada Kamis, (21/11/2024). Plt. Bupati Bangka Tengah, Era Susanto meyakini, BNI KC Pangkalpinang – Koba mampu menjadi mitra yang bisa diandalkan dalam mendukung terciptanya tertib pembayaran pajak di Bangka Tengah. “Hari ini Pemkab Bangka Tengah melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama penerimaan pembayaran pajak daerah dengan BNI Kantor Cabang Pangkalpinang – KCP Koba untuk terus mendukung layanan publik yang berkualitas,” ujar Era Susanto. Dikatakan Era, Pemkab Bangka Tengah sudah mengeluarkan Perda Nomor 5 tahun 2023 tentang pajak dan restribusi daerah agar memudahkan pelayanan pajak untuk meningkatkan PAD. “Pajak ini penting bagi pembangunan daerah, jika pembangunan baik, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat, sehingga untuk mengwujudkan hal tersebut, daerah harus mandiri secara finasial, yang bisa dilakukan melalui penerimaan pajak yang optimal,” tuturnya. Menurutnya, kemudahan dalam pembayaran pajak akan sangat berpengaruh pada penerimaan pendapatan daerah. “Mudah-mudahan, layanan pembayaran pajak dengan segala fasilitas yang disediakan pihak bank, bisa memudahkan masyarakat dalam membayar pajak dan mengoptimalisasi pendapatan daerah lewat pajak,” ujarnya. Sementara itu, Zamzani selaku Regional CEO – Regional Office 03 BNI menyampaikan BNI adalah salah satu bank BUMN yang terus berinovasi agar bisa melayani kebutuhan masyarakat terhadap jasa-jasa perbankan. “Kita juga menjembatani kebutuhan perusahaan dan pemerintah, kami terus melakukan terobosan-terobosan, apalagi BNI adalah bank pertama yang lahir setelah Indonesia merdeka pada 1946,” ujar Zamzani. “Kami juga bank BUMN pertama yang membuka cabang di luar negeri dan cukup banyak kerjasama yang sudah kami lakukan dengan pemerintah daerah, khususnya dengan penerimaan pajak, tentu kami siap bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemkab Bangka Tengah,” imbuhnya.

PANGKALPINANG – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) pada 27 November 2024 mendatang, Pj. Gubernur Prov. Kep. Babel, Sugito, mengajak seluruh stakeholder menyatukan visi untuk memberikan dukungan dan meningkatkan koordinasi guna mewujudkan Pilkada 2024 yang damai dan berjalan lancar di wilayahnya. Hal itu disampaikan Pj. Gubernur Sugito saat membuka Rapat Koordinasi Gubernur dengan Forkopimda beserta Bupati dan Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Rangka Fasilitasi dan Koordinasi Dukungan Pilkada Serentak Tahun 2024, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Pasir Padi Kantor Gubernur Kep. Babel, Selasa (12/11/2024). Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Provinsi Kep. Babel, Bupati/Walikota se-Provinsi Kep. Babel atau perwakilan, jajaran Forkopimda Kabupaten/Kota se-Babel, serta KPU dan Bawaslu tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Babel. Dalam sambutannya, Sugito mengajak seluruh elemen pemerintahan yang ada untuk mendukung penuh pelaksanaan Pilkada, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota. “Saya mengajak teman-teman Kepala Daerah untuk memberikan dukungan pada tugas KPUD dan Bawaslu, tetapi jangan ada intervensi. Jangan sampai memihak, pastikan ASN bersikap netral, dan yang terpenting jaga kerukunan mulai dari tingkat yang paling bawah,” ujar Sugito. Pada kesempatan ini, Sugito menekankan beberapa poin penting agar diperhatikan bersama-sama. Diantaranya, Dia meminta untuk melakukan koordinasi yang efektif antara Pemda, KPU, Bawaslu, serta TNI/POLRI baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. “Saya berharap melalui rapat koordinasi ini, seluruh stakeholder dapat menyatukan visi dan misi, serta menyusun strategi yang tepat untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul selama proses tahapan Pilkada,” katanya. Selanjutnya, Pj. Gubernur mendorong Bawaslu melakukan pengawasan yang ketat terhadap setiap tahapan Pilkada, guna mencegah terjadinya kecurangan atau pelanggaran yang dapat merusak integritas proses pemilihan. Ia juga turut menekankan pentingnya peran aparat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, baik jajaran TNI maupun Polri untuk siap siaga dalam menjaga stabilitas dan ketertiban selama Pilkada berlangsung. “Keamanan adalah faktor penting yang harus Kita jaga bersama, kita akan berupaya secara maksimal bersama jajaran TNI/Polri agar proses demokrasi ini dapat berjalan dengan lancar, aman dan damai di Babel ini,” ujar Sugito. Untuk mewujudkan komitmen dukungan penyelenggaraan Pilkada yang telah disepakati bersama dalam rapat koordinasi ini, dilakukan penandatanganan komitmen oleh Pj. Gubernur Babel bersama Bupati/Walikota se-Babel, Forkopimda, KPU, dan Bawaslu. Menanggapi hal ini, Plt. Bupati Bateng, Era Susanto, yang turut menghadiri rapat koordinasi, mendukung penuh komitmen yang telah disepakati bersama dalam memberikan dukungan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024. “Kita khususnya di Bangka Tengah tentu akan berkomitmen terhadap kesepakatan hasil rakor kita tadi. Kami akan melakukan koordinasi bersama penyelenggara dan pengawas pilkada, dan kami juga akan melakukan koordinasi terkait pengamanan dengan jajaran TNI/Polri dalam setiap tahapan pilkada,” ucap Era. Era berharap, pelaksanaan Pilkada di Bangka Tengah berjalan lancar serta tidak terjadi polemik yang menyebabkan perselisihan antar warga. “Saya berharap di Bangka Tengah pilkada berjalan lancar, aman, dan tertib. Kita akan berkoordinasi juga sampai ke tingkat Desa dan Kelurahan agar mengajak masyarakat kita berpartisipasi untuk menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrasi kita nanti,” imbuhnya.