Author name: Sindy Kirana

KOBA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah (APBD Bateng) tahun 2025 mengalami defisit sebesar Rp46,8 miliar yang diungkap melalui nota KUA-PPAS di Rapat Paripurna DPRD, pada Senin (11/11/2024). Menanggapi permasalahan tersebut Ketua DPRD Bangka Tengah, Batianus mengatakan legislatif akan melakukan rasionalisasi dengan cara mengurangi belanja. Beriringan dengan rasionalisasi tersebut, DPRD Bateng telah menambah anggaran biaya sertifikasi tenaga pengajar TPA menjadi Rp600 ribu per bulan. “Itu (biaya sertifikasi) masih dibahas belum final. Rencana kami tambahkan sekitar Rp1-2 miliar, yang sebelumnya dibantu provinsi, tapi sampai 2024 tidak lagi membantu,” ujarnya, Senin (11/11/2024). Kemudian, anggaran tenaga honorer di lingkungan Kabupaten Bangka Tengah juga masuk dalam pembahasan KUA PPAS yang mengalami defisit puluhan miliar. Tenaga honorer di Pemkab Bateng tidak semuanya direkrut menjadi PPPK atau ASN, sehingga masih tersisa ribuan orang. Namun, Pemkab dan DPRD Bateng tetap menganggarkan gaji tenaga honorer ke dalam rencana belanja di tahun 2025, karena para pegawai tersebut tidak diberhentikan. “Defisit ini akan kami rasionalisasi di pembahasan RAPBD. Kami bahas dan rasionalisasi sampai defisitnya menjadi nol,” tuturnya. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 dinilai tidak memungkinkan lagi ditingkatkan guna menutupi defisit anggaran di tahun 2025. Sehingga solusi yang bisa ditawarkan oleh legislatif kepada pemerintah daerah guna mengurangi defisit adalah dengan cara mengurangi belanja. “Dari pemeliharaan, semuanya dikurangi sedikit-sedikit, termasuk perjalanan dinas. Dikurangi bukan dihabiskan,” imbuhnya.

KOBA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (DPRD Bateng) menyelenggarakan Rapat Paripurna penyampaian program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) dan penandatanganan nota kesepakatan bersama terhadap KUA-PPAS APBD Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bateng, pada Senin (11/11/2024). Plt. Bupati Bangka Tengah, Era Susanto mrnyampaikan pada tahun 2024 ini, Pemkab Bangka Tengah sudah mengusulkan dan menyampaikan Propem Perda skala prioritas bersama DPRD melalui Bapem Perda DPRD untuk ditetapkan dalam Propem Perda Tahun 2025. “Rinciannya ada 8 Propemperda biasa dan 3 Propemperda dengan kumulatif terbuka, yang merupakan langkah penting dalam mendorong kemajuan Bangka Tengah, khususnya dalam sudut pandang regulasi,” terang Era. “Saya berharap kesebelas Raperda inisiatif Pemkab Bangka Tengah dapat dibahas sebaik-baiknya,” sambungnya. Lebih lanjut, terkait nota kesepakatan bersama terhadap KUA-PPAS APBD Bangka Tengah TA 2025, Era menyampaikan estimasi pendapatan daerah disepakati Rp943, 1 milyar, belanja daerah Rp998 milyar. “Kemudian, penerimaan pembiayaan ditargetkan Rp10 milyar, sedangkan pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp2 milyar,” ujarnya. Dikatakan Era, dari uraian rencana pendapatan dan belanja daerah, maka perhitungan APBD tahun anggaran 2025 mengalami defisit sebesar Rp54,8 milyar. “Merujuk pada estimasi pencapaian sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, defisit kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2025 hanya dapat ditutupi dari pembiayaan netto sebesar Rp8 milyar dna masih kurang pembiayaan anggaran Rp46,8 milyar,” tutur Era. “Sisa yang kurang ini harus ditutup dengan cara menambah sumber pendapatan, menambah sumber pembiayaan dan melakukan rasionalisasi belanja,” sambungnya. Sementara itu, Ketua DPRD Bangka Tengah, Batianus menyampaikan ada tiga judul rancangan Perda inisiatif dari DPRD, yakni raperda tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. “Kemudian, raperda tentang pemajuan kebudayaan dan raperda tentang ekonomi kreatif,” ujarnya. “Rancangan Perda inisiatif ini penting dan dibutuhkan masyarakat, semoga hak-hak masyarakat dapat terpenuhi,” pungkasnya.

KOBA – Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Pemkab Bateng) mrnyelenggarakan upacara peringatan hari pahlawan ke-65 dan pemberian bantuan sosial kepada para veteran dan janda veteran di Halaman Kantor Bupati Bangka Tengah, pada Senin (11/11/2024). Plt. Bupati Bangka Tengah, Era Susanto menyampaikan peringatan hari pahlawan kali ini mengusung tema “Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu”. “Selamat Hari Pahlawan, yang mana tema kali ini mengandung makna yang dalam, Teladani Pahlawanmu, berarti bahwa semua olah pikiran dan perbuatan harus senantiasa diilhami oleh semangat kepahlawanan,” terang Era. Adapun Cintai Negerimu mengandung makna bahwa apapun bentuk pengabdian kita harus memberikan sumbangsih yang berarti bagi kemajuan bangsa indonesia. “Terlebih dalam situasi global yang sukar diprediksi ini, maka mencintai negeri adalah juga dengan memperkuat jalinan kesetiakawanan sosial, memperkuat persatuan dan solidaritas sosial, menghidupkann kembali nilai sosial persaudaraan,” ujarnya. Disampaikan Era, selain menggelar upacara dan memberikan bantuan sosial, pihaknya juga menyerahkan piagam penghargaan atas implementasi akuntabilitas kinerja tahun 2024 kepada perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bangka Tengah. “Kita serahkan piagam penghargaan kepada 7 perangkat daerah di Bangka Tengah dengan nilai Sakip A atau memuaskan,” ujarnya. “Selian itu, ada penghargaan Desa Kampung Iklim dan Sekolah yang telah melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS),” sambungnya. Ia berharap peringatan hari pahlawan dari tahun ketahun tidak sekedar ulang tahun mengulang-ulang apa yang rutin kita lakukan. “Kita berharap pada setiap momen peringatan hari pahlawan muncul semangat baru, muncul sosok warga yang berhasil mengeluarkan inovasi baru untuk mengimplementaiskan nilai kepahlawanan sesuai dengan tantangannya saat ini,” pungkasnya. Adapun 7 perangkat daerah yang menerima piagam penghargaan atas implementasi akuntabilitas kinerja tahun 2024 dengan nilai Sakip A atau memuaskan, yakni : 1. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dengan nilai 81,35 2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dengan nilai 81,32 3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat dan Desa dengan nilai 81,10 4. Inspektorat Daerah dengan nilai 81,05 5. Dinas Kesehatan dengan nilai 80,95 6. Dinas Perikanan dengan nilai 80,27 7. Dinas Pendidikan dengan nilai 80,20