Author name: Sindy Kirana

KOBA – Menjelang hari pemungutan suara Pilkada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) telah menggelar Rapat Koordinasi Tim Dukungan Elemen Satuan Kerja Pemilihan Kepala Daerah (Desk Pilkada) Tahun 2024 di Ruang Rapat VIP Kabupaten Bangka Tengah. Plt. Bupati Bangka Tengah, Era Susanto mengatakan saat ini tahapan Pilkada sudah memasuki masa kampanye dan hari pemungutan suara tinggal 15 hari lagi. “Alhamdulillah, kita sudah menggelar Rakor, yang mana sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan Pilkada yang demokratis dan berintegritas, Pemkab Bangka Tengah telah memberikan beberepa bentuk dukungan,” terang Era pada Selasa, (12/11/2024). Bentuk dukungan tersebut, di antaranya dukungan regulasi dengan telah diterbitkannya Peraturan Bupati Bateng Nomor 59 Tahun 2023 tentang pedoman pemasangan atribut bahan kampanye dan alat peraga kampanye Pemilu dan Pilkada. Kemudian, dukungan anggaran dengan penyaluran dana hibah kepada KPU Bateng sebesar Rp. 22.510.436.000 dan kepada Bawaslu Bateng sebesar Rp. 7.156.287.000 untuk penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Selain itu, penyaluran dana hibah kepada Polres Bateng sebesar Rp. 3.983.696.000 dan kepada Kodim 0413/Bangka sebesar Rp. 1.012.954.000 untuk pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan total dana hibah sebesar Rp. 34.663.373.000. Selain itu, Pemkab juga memberikan dukungan fasilitas dan personel berupa pinjamanan ruang kantor dan perlengkapan pendukung lainnya di 6 Kecamatan, 56 Desa dan 7 Kelurahan, serta penugasan PNS, perangkat Desa dan Kelurahan menjadi tenaga kesekretariatan pada panitia Pilkada. “Ada juga dukungan kelembagaan dengan telah dibentuknya tim dukungan elemen satuan kerja pemilihan Kepala Daerah (Desk Pilkada) tahun 2024 di Bangka Tengah,” ujarnya. Dikatakan Era, Desk Pilkada ini mempunyai tugas melakukan pemantauan, menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan, memberikan saran dalam penyelesaian masalah Pilkada 2024 dan melaporkan informasi kepada pimpinan. “Semoga pelaksanaan Pilkada berlangsung aman, lancar dan demokratis, sehingga terpilih pemimpin yang amanah,” imbuhnya.  

KOBA – Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Pemkab Bateng) telah menyampaikan 11 Rancangan Peraturan Daerah (raperda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Tengah. Ketua DPRD Bateng, Batianus mengatakan nantinya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) akan membahas 11 raperda tersebut di akhir November 2024. Tim legislatif juga menyampaikan 3 raperda inisiatif DPRD yang dinilai penting dan dibutuhkan masyarakat, sehingga perlu diperjuangkan melalui Bapemperda. Ketiga raperda tersebut di antaranya, tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, tentang pemajuan kebudayaan dan tentang ekonomi kreatif. Penyandang disabilitas sangat penting sekali dipenuhi hak-haknya yang terkadang diabaikan, sehingga perlu diinisiasi oleh DPRD Bateng peraturannya. Kemudian, soal arah kebudayaan, menurut Batianus harus diperjelas, sehingga perlu ditetapkan menjadi sebuah aturan daerah yang digagas oleh DPRD Bateng. “Kemarin kami sudah menganggarkan anggarannya, satu raperda sementara ini sebesar Rp30 juta untuk kajian akademisnya,” ujarnya, Selasa (12/10/2024). Kemudian, Batianus menilai UMKM di Bateng ada beberapa kluster yang belum terpenuhi sehingga digali, didorong dan diarahkan menjadi ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif tersebut diciptakan dalam rangka pemenuhan pertumbuhan perekonomian yang mempunyai target tumbuh sebesar 3,6 persen di tahun 2025. Tiga hal yang akan dirancang menjadi perda tersebut nantinya akan mengatur soal hak-hak dan perhatian disabilitas dalam bentuk anggaran dan pelayanan publik. Sementara itu, ekonomi kreatif akan mengatur soal pelaku usaha yang memanfaatkan kemajuan teknologi digital dalam lingkup pemasaran. “Perda inisiatif ini DPRD lebih intens menggalinya dari sudut pembahasan. Ini dibahas satu tahun anggaran,” imbuhnya.

KOBA – Setelah menghadiri rapat paripurna Propemperda dan KUA PPAS di Gedung DPRD Kabupaten Bangka Tengah (Bateng), Plt. Bupati Bateng Era Susanto mengatakan program prioritas di tahun 2025 harus mengedepankan kepentingan masyarakat. “Selama ini Pemda Bangka Tengah sering berbicara tentang APBD, tetapi selalu defisit,” ujar Era, Senin (11/11/2024). APBD Bangka Tengah tahun 2025 yang defisit tersebut diharapkannya bisa dikurangi, sehingga lebih maksimal mengakomodir kepentingan masyarakat dan daerah. Kemudian, dijelaskannya bahwa pajak dan retribusi merupakan satu di antara tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. “Kalau PAD mau besar, makanya munculkan investasi. Kalau hanya mengandalkan (hal) rutin saja, ya PAD tidak gede-gede,” tuturnya. Potensi pajak dan retribusi di setiap kabupaten pasti ada dan harus dimunculkan oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

KOBA – PT. Timah melakukan pertemuan dengan Forkopimda Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) dengan agenda penjelasan teknis kegiatan penambangan di Laut Beriga, Kecamatan Lubukbesar oleh PT. Timah, bertempat di Ruang Rapat VIP Kantor Bupati Bangka Tengah, pada Senin (11/11/2024). Pertemuan tersebut juga dihadiri Camat Lubukbesar dan Kades Batuberiga, namun tidak dihadiri oleh masyarakat Desa Batuberiga. Plt Bupati Bangka Tengah, Era Susanto dalam sambutannya menyayangkan ketidakhadiran masyarakat Batuberiga pada pertemuan pemaparan teknis penambangan timah di laut Batuberiga. “Saya berharap masyarakat bisa hadir, tapi yang hadir hanya Kadesnya saja, karena mereka lah yang ingin mengetahui teknis PT Timah seperti apa pada saat pertemuan terakhir di pendopo Wakil Bupati,” ujarnya, Senin (11/11/2024) di Ruang Rapat VIP Kantor Bupati Bateng. Pada pembukaan pembicaraan pertemuan tersebut, Era Susanto menyatakan Pemda Bangka Tengah mendukung apa yang dilakukan PT Timah, yakni rencana operasi tambang laut. Ditegaskannya, bahwa Pemda Bangka Tengah mengedepankan negara yang hadir melalui BUMN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dalam wujud PT Timah. “Hadirnya BUMN di Bangka Belitung adalah mandat dari Negera Republik Indonesia. Legalitas mereka jelas, tidak perlu lagi kita berasumsi,” ujarnya. Era berharap, semua hal tersebut disampaikan oleh Kades Batuberiga kepada masyarakat Desa Batuberiga, agar duduk dan bicara bersama-sama dalam menyelesaikan masalah. Menurut Era, PT Timah merupakan badan usaha yang jelas dalam melakukan penambangan baik secara prosedur, mekanisme dan sistemnya, tidak tiba-tiba menambang. “Kami Forkopimda Bateng mendukung apa yang dilakukan oleh PT Timah. Diperkuat oleh pidato Presiden tanggal 7 di Sentul, karena kita bukan berpikir di skala pemerintah, tapi negara,” ujarnya. Apalagi pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia harus mengedepankan hilirisasi yang harus dipercepat. “Saya harap Forkopimda besinergi dalam hadirnya PT Timah untuk melakukan aktivitas pertambangan yang diamanatkan oleh negara,” ujarnya. Sementara itu, Kades Batuberiga Abdul Gani yang hadir pada pertemuan tersebut mengucapkan permintaan maaf atas ketidakhadiran masyarakatnya. “Mohon maaf atas ketidakhadiran warga kami, mungkin masyarakat ada kesibukan lain, tapi sudah disampaikan,” imbuhnya.