Author name: Sindy Kirana

KOBA – Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) melakukan audiensi kesetaraan Guru PAUD Non Formal HIMPAUDI di Kantor DPRD Bangka Tengah, pada Selasa (1/7/2025). Kedatangan rombongan HIMPAUDI Bangka Tengah disambut langsung Ketua DPRD Bangka Tengah Batianus, Anggota DPRD Palmulip, Asisten I Bidang Pemerintahan Irwan, Kabid PAUDNI Dinas Pendidikan Bateng Asmini. Diketahui saat ini, jumlah PAUD di Bangka Tengah ada 163 dengan rincian 7 negeri dan 156 swasta, sedangkan jumlah guru PAUD 619 orang, terdiri dari 318 guru di PAUD Non Formal, 301 orang di PAUD Formal. Lebih lanjut, pada audensi ini terdapat beberapa aspirasi yang disampaikan, di antaranya terkait kesetaraan energi pendidik dan insentif insentif. Ketua DPRD Bateng, Batianus mengatakan aspirasi kesetaraan Guru PAUD Non Formal HIMPAUDI akan dirinya sampaikan ke Kementrian yang menangani bidang PAUD. “Saat ini mereka masih dianggap sebagai tenaga pengasuh, sehingga mereka minta disetarakan sebagai tenaga pendidik, saya sebagai Pimpinan DPRD akan menyampaikan aspirasi ini ke Kementrian Pendidikan, khususnya di bidang PAUD,” terangnya. Batianus menuturkan, jika tenaga pengasuh ini menjadi tenaga pendidik, maka statusnya jelas. “Tentu jika menjadi tenaga pendidik, status mereka jelas, sama dengan tingkat TK, selain itu bisa mendapat izin dari Kementrian,” terangnya. Kemudian, aspirasi terkait kenaikan insentif, yang mana saat ini pengajar di PAUD mendapatkan upah sebesar Rp650.0000/bulan dari Dinas Pendidikan. “Tentu akan kami perjuangkan, kalau memang keuangan daerah memungkinakan untuk melakukan peningkatan insentif bagi pengasuh PAUD ini,” tuturnya. Disampaikan Batianus, penambahan insentif ini tergantung kemampuan daerah. “Kalau memang mampu 100 ribu, kalau tidak 50 ribu, tergantung kemampuan daerah untuk tenaga pengasuh ini,” tuturnya. Selain itu, terdapat aspirasi mengenai kualifikasi kualifikasi pendidikan tenaga pengasuh. “Mereka menuntut kewajiban bergelar sarjana oleh Kementrian, namun saat ini masih banyak lulusan SMA, jadi ada usulan terkait kualifikasi penddikan S1 harus dibedakan insentifnya dengan lulusa SMA,” tuturnya. DPRD berkomitmen akan memperjuangkan semua aspirasi yang disampaikan guru PAUD.

KOBA – Polres Bangka Tengah (Bateng) menggelar upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-79 tahun 2025 di Halaman Kantor Bupati Bangka Tengah, pada Selasa (1/7/2025). Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman memberikan apresiasi atas kinerja Polres Bateng yang terus menjaga kondisi masyarakat tetap aman, tertib, dan patuh hukum. “Alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan upacara HUT Bhayangkara ke-79 dengan tema Polri untuk Masyarakat, saya pikir ini momentum yang sangat luar biasa untuk teman-teman polri dalam memberikan apresiasi, bukan hanya sebagai payung penegak hukum, tapi juga mengayomi masyarakat,” ujar Algafry. Dikatakan Algafry, polri berperan dalam menjaga keamanan, kesejukan dan ketentraman di masyarakat. “Ini bukti bahwa Polri memang bersama masyarakat dan di Bateng Alhamdulillah, Polri selalu hadir untuk masyarakat dengan memberikan pelayanan terbaiknya,” ucapnya. Ia berharap, Polri akan selalu mendukung program pembangunan di Kabupaten Bangka Tengah. “Usia 79 tahun bukan usia muda, hampir memasuki 1 abad, tapi itu menandakan kedewasaan, saya yakin apa yang dilakuakan Polri adalah untuk kesejahteraan masyarakat,” tuturnya. Sementara itu, Kapolres Bangka Tengah, AKBP. Dr. I Gede Nyoman Bratasena meminta dukungan masyarakat dalam HUT Bhayangkara ke-79 tahun. “Kami mohon doa dari seluruh warga, agar kami lebih profesional dalam memberikan pelayanan,” imbuhnya.

KOBA – Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) tahun 2025 telah dibuka, pada Selasa (1/7/2025) di Aula Gedung Diklat BKPSDMD Bateng. Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman mengatakan orientasi PPPK Bateng tahun 2025 terdiri dari 4 gelombang. “Ini gelombang pertama, nanti mereka akan dibekali dengan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan,” ujar Algafry. Dikatakan Algafry, orientasi ini merupakan pengenalan, meskipun PPPK sebelumnya adalah honorer, tetap harus beradaptasi. Situasinya pasti berbeda, karena sikap, sikap dan aturan sebagai ASN harus dijaga dan patuh, tuturnya. Algafry juga mengingatkan, agar ASN jangan merasa paling buruk, jangan bertengkar dengan teman sekantor dan lainnya. “Yang paling saya tekankan, agar menjaga sikap, karena kalau masalah pekerjaan bisa dikomunikasikan, tapi kalau di dalam kantor ada 10 orang dan 7 di antaranya tidak menyukai kita, maka akan merusak pekerjaan,” ujarnya. Sementara itu, Kepala BKPSDMD Bangka Tengah, Risaldi mengatakan ada 290 PPPK yang akan mengikuti orientasi. “Mereka ini difase transisi, dari honorer menjadi ASN, yang mana tanggangjawabnya berbeda,” ucapnya. Lebih lanjut dikatakan Risaldi orientasi ini akan berlangsung selama 3 hari, dengan materi manajemen kepegawaian, pemerintahan, dan masalah sikap sebagai ASN. “Kita berharap PPPK yang mengikuti orientasi, nantinya bisa bekerja dengan optimal dan tinggal melanggar aturan yang ada,” imbuhnya.

KOBA – Polres Bangka Tengah (Bateng) melaksanakan upacara kenaikan pangkat bagi personel Polri dalam periode Tahun Anggaran 2025, di halaman Mako Polres Bangka Tengah pada Senin, (30/6/2025). Kapolres Bangka Tengah, AKBP Dr. I Gede Nyoman Bratasena, S.I.K., M.I.K. mengatakan ada 47 personel yang menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, terdiri dari 1 personel dari IPDA ke IPTU, 4 personel dari AIPDA ke AIPTU, 25 personel dari BRIPKA ke AIPDA, 4 personel dari BRIGPOL ke BRIPKA, 11 personel dari BRIPTU ke BRIGPOL, 2 personel dari BRIPDA ke BRIPTU. AKBP Dr. I Gede Nyoman Bratasena, S.I.K., M.I.K. menyampaikan bahwa kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan dari institusi atas pengabdian dan dedikasi yang telah ditunjukkan oleh para anggota. “Kenaikan pangkat adalah sebuah kehormatan yang harus dijaga dan diiringi dengan peningkatan tanggung jawab, kinerja, serta profesionalisme,” ujarnya. “Saya harap rekan-rekan terus menunjukkan integritas dan loyalitas dalam setiap tugas yang diemban,” imbuhnya. 

KOBA – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUTRP) Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) mencatat sebanyak 37,38 persen jalan yang berada di bawah resmi Pemkab Bateng mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut terjadi karena faktor usia jalan, yang mendekati 10 tahun serta sering dilewati kendaraan berat, sehingga memerlukan perawatan. Namun, Kepala DPUTRP Bangka Tengah, Rahmat Wibowo mengungkapkan saat ini Pemkab Bangka Tengah tidak mempunyai anggaran yang cukup, karena transfer pusat dikurangi. Berdasarkan hasil survei lapangan DPUTRP Bangka Tengah, jalan rusak tersebut tersebar di berbagai titik, di antaranya jalan Sarangmandi-Airmedang, Simpangmunggu-Munggu, Kulur-Belimbing, Kulur-Kulurilir, Pangkol-Belilik, Terak-Simpangbandara dan jalan desa yang dekat organisasi warga. “Tiap tahun Pemkab Bateng telah melakukan perbaikan rutin dan berkala, tapi karena kemampuan keuangan yang kecil, maka tak bisa masif,” ujarnya, Senin (30/6/2025). Sehingga, Pemkab Bangka Tengah hanya melakukan perbaikan pada jalan yang kondisinya betul-betul mengalami kerusakan ekstrim. Strategi Dinas PUPR Bangka Tengah memperbaiki jalan dalam kondisi kesulitan keuangan yakni dengan memberikan prioritas penanganan sesuai anggaran. Kemudian, meminta masyarakat atau pemerintah ikut desa dan melakukan pemeliharaan jalan dengan harapan kondisi defisit anggaran cepat lalu lintas. “Memprioritaskan penanganan pada jalan yang sudah mengganggu aktivitas masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan mendapatkan pelayanan,” ujarnya.

KOBA – Laporan keuangan Pemkab Bangka Tengah (Bateng) tahun 2024 mendapatkan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 9 kali berturut-turut atau 12 kali secara keseluruhan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Prov. Kep Babel. Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman mengatakan raihan WTP ini tidak menandakan tugas Pemkab Bateng sudah selesai, tapi harus dibuktikan antara laporan keuangan dan yang di lapangan sesuai. “Raihan WTP ini bukan berarti sudah selesai, ini kewajiban kita sebagai Pemerintah Daerah, sehingga penilaian akhir tetap pada pelaksanaannya,” ujar Bupati Algafry Rahman. Algafry mengakui, ada beberapa catatan yang pihaknya dapatkan dari BPK. “Tetap ada catatan, terutama yang berkaitan dengan aset, karena selalu menjadi temuan, tetapi tiap tahun memang ada penurunan, artinya pemanfaatan aset yang saat ini kita lakukan, perlu dijaga sama-sama serta pengelolaan administrasi yang baik,” ujarnya. Dikatakan Algafry, Pemkab Bateng memiliki lahan atau tanah yang harus dikoordinasikan dengan BPN. “Memang ada beberapa aset kita yang belum dituangkan dalam akta notaris, kemudian kita juga masih punya PR yakni defisit Rp12, 2 miliyar, ini harus kita bahas nantinya bersama DPRD,” imbuhnya.