KOBA – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bangka Tengah (Bateng), Joko Triadhi buka suara terkait dicoretnya bantuan beras kesejahteraan daerah (rastrada) oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bangka Tengah.
Joko menegaskan, rastrada tidak menghilangkan sama sekali, hanya saja pendistribusian satu pintu, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Bangka Tengah.
“Jadi rastrada tidak dihilangkan, hanya penyalurannya diganti lewat cadangan pangan pemerintah daerah di bulog, yang didistribusikan melalui DPKP Bangka Tengah,” ujarnya Jumat (7/3/2025).
Ia melanjutkan, pemerintah memiliki stok kurang lebih 60 ton beras bulog yang bisa digunakan, jika terjadi bencana yang mengancam masyarakat Bangka Tengah.
“Bencana di sini bukan hanya soal alam, tapi juga kondisi sosial ekonomi termasuk di dalamnya. Sehingga beras itu bisa kita gunakan untuk masyarakat Bangka Tengah,” ujarnya.
Joko mengungkapkan, mengalihkannya rastrada ini sebagai bentuk efisiensi anggaran, yang mana Pemerintah Bangka Tengah selalu menambah cadangan beras di bulog, sehingga adanya biaya perawatan yang dikenakan.
“Kita tiap tahun nambah stok di bulog, sehingga ada biaya perawatan yang membuat harga beli lebih mahal lagi, karena ditambah biaya perawatan,” tutupnya.
