KOBA – Selama Algafry Rahman cuti bertugas sebagai Bupati Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) karena kampanye pada pilkada tahun 2024, banyak hal yang terjadi di Negeri Selawang Segantang.
Beberapa di antaranya, peristiwa pengusiran warga di Dusun Berikat karena pro-kontra tambang laut, tambang Merbuk yang tidak kunjung selesai dan warga Sungaiselan yang unjuk rasa karena suaminya dijadikan tersangka dalam kasus tambang ilegal.
Menanggapi hal tersebut, Algafry Rahman mengatakan seluruh pihak terkait, harus duduk bersama dalam rangka menyelesaikan semua permasalahan.
“Semua harus duduk bersama yah, bukan hanya kami pemerintah daerah yang bisa menyelesaikan ini, apalagi Pemda Bangka Tengah, karena pertambangan wewenang provinsi,” ujarnya, Senin (2/12/2024).
Maka, segala sesuatu yang berkaitan dengan pertambahan tersebut, pemerintah kabupaten harus duduk sama-sama dengan pemerintah provinsi dan stakeholder yang lainnya.
Hal tersebut dilakukan, agar pembahasan permasalahan bisa dilakukan secara arif dan bijaksana.
“Segala sesuatu yang sudah memenuhi standar, aturan dan regulasi, saya pikir silahkan sah-sah saja, tapi tetap memperhatikan keberadaan lingkungan, yah, jangan sampai diabaikan,” tuturnya.
Selaku Bupati, Algafry berharap semua pihak bekerjasama mencari solusi yang terbaik terhadap masyarakat yang sedang dalam dinamika pertambangan.
Satu sisi, Algafry Rahman tidak dapat memungkiri kalau sektor pertambangan menjadi harapan besar masyarakat mendapatkan penghasilan.
“Maka apa yang dilakukan pemerintah pusat melalui ESDM yang memberikan eks Koba Tin agar dikelola PT Timah itu kemajuan luar biasa,” ujarnya.
“Hanya saja, nanti semua stakeholder bisa duduk bersama membahas bagaimana teknis pengolahan dan kepada siapa tanggungjawabnya,” imbuhnya
