July 4, 2025

KOBA

HUT Bhayangakra ke-79, Polres Bateng Gelar Jalan Sehat dan Lomba Anak

KOBA – Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-79, Polres Bangka Tengah (Bateng) menggelar kegiatan jalan sehat dan lomba anak-anak yang diikuti oleh seluruh personel Polres dan jajaran Polsek serta Ibu Bhayangkari Cabang Bangka Tengah, pada Jumat (4/7/2025) di halaman Mapolres Bangka Tengah. Usai jalan sehat, peserta mengikuti senam bersama yang dilanjutkan dengan berbagai perlombaan seru untuk anak-anak, seperti balap kelereng, lomba makan kerupuk, dan balap paku dalam botol. Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan doorprize pengundi berhadiah menarik, mulai dari sepeda, sepeda listrik, kulkas dan mesin cuci. Kapolres Bangka Tengah, AKBP Dr. I Gede Nyoman Bratasena, SIK, MIK, melalui Kasi Humas IPTU Erwin Syahri mengatakan kemeriahan acara ini menjadi bentuk nyata keakraban antara personel Polri, keluarga besar Bhayangkari, dan masyarakat dalam suasana penuh semangat dan kebersamaan. “Ini merupakan bagian dari wujud syukur dan upaya mempererat kebersamaan di lingkungan Polres Bangka Tengah, kami ingin menciptakan suasana penuh kegembiraan sekaligus mempererat tali silaturahmi antar keluarga besar Polri dan masyarakat,” tuturnya. IPTU Erwin Syahri menuturkan, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk terus mendekatkan diri dengan masyarakat dalam semangat Bhayangkara yang humanis. “Semangat Hari Bhayangkara ke-79, semangat pelayanan Polri yang presisi dan dekat dengan rakyat,” tutupnya.

KOBA

Pemkab Bateng Dukung Konsolidasi Tanah Desa Kurau dan Kurau Barat

KOBA – Dalam rangka menyukseskan penataan kawasan kumuh Desa Kurau dan Kurau Barat, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) melakukan pemantauan dan evaluasi fasilitasi kerja sama penyelenggaraan Konsolidasi Tanah bersama Kantor Pertanahan (Kantah/BPN). Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda memberikan apresiasi dan sangat mendukung program BPN. “Alhamdulillah, kita bersama BPN Bangka Tengah, Kanwil BPN Provinsi Babel, Kementerian ATR/BPN RI, dan dinas terkait telah melakukan diskusi, dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ada di Kurau dan Kurau Barat,” ujar Wabup Efrianda, Jumat (4/7/2025). “Kami dari pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan. Semoga proses konsolidasi ini dapat berjalan lancar,” sambungnya. Efrianda mengatakan bahwa konsolidasi tanah bertujuan untuk memberikan legalitas kepemilikan tanah dan meningkatkan kualitas lingkungan.  “Kita berharap dengan adanya konsolidasi tanah di masyarakat Bangka Tengah, khususnya di Desa Kurau dan Kurau Barat, memiliki peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pemeliharaan sumber daya alam,” tuturnya. “Masyarakat juga akan memiliki sertifikat tanah yang bernilai, karena kalau tidak ditata, harga tanahnya akan murah. Setelah konsolidasi tanah, (wilayah) ini nanti akan menjadi lebih tertata dan menarik,” imbuhnya.

KOBA

Tata Kawasan Kumuh, Puluhan Rumah Warga Kurau dan Kurau Barat Kembali Dibangun

KOBA – Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (Diperkimhub) kembali melanjutakan program penataan kawasan kumuh di Desa Kurau dan Kurau Barat. Diketahui, ada 2 pembangunan yang akan dilakukan, yakni 60 rumah pembangunan baru dan 10 rumah peningkatan. “Alhamdulillah, tahun ini kita lanjutan untuk pembangunan rumah, ada 2 yaitu pembangunan baru sebanyak 60 unit dan 10 unit peningkatan kualitas untuk di Desa Kurau dan Kurau Barat,” ujar Kepala Diperkimhub Bateng, Fani Hendra Saputra pada Jumat, (4/7/2025). Fani menjelaskan, lokasi pembangunan rumah bertempat di lokasi rumah warga saat ini. “Jadi tidak direlokasi, hanya ada sedikit penataan, dimana program tahun ini berkolaborasi dengan ATR/BPN terkait tentang konsolidasi tanah dan memang kami melakukan penataan rumah di tepian sungai, sehingga mereka bisa memiliki hunian, baik itu kontruksi rumahnya, sanitasi maupun air bersihnya,” jelas Fani Hendra Saputra. Lebih lanjutnya, hunian yang akan dibangun merupakan rumah panggung dengan struktur terbuat dari beton. “Hunian yang mereka dapat ini sudah melakukan musyawarah dengan masyarakat, yang mana mereka tetap berharap ada kontruksi permanen,” tuturnya. “Rumahnya itu rumah panggung, namun pakai kontruksi beton, jadi bedanya cuma ada pondasi tiang,” ucapnya. Fani menargetkan, pembangunan akan selesai pada Desember 2025. “Kita sudah mulai dan berproses untuk pembongkaran dan sudah persiapan untuk pembangunan tiang podasinya, karena harus bekerja sesuai pasang surut air dan kita targetkan rampung Desember 2025, mudah-mudahan cuaca baik, sehingga bisa diselesaikan tepat waktu,” imbuhnya.

KOBA

Kopdes Merah Putih Akan Launching 9 Juli, Mendes PDTT Sebut Legalitas Sudah Selesai 95 Persen

KOBA – Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) akan diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 19 Juli 2025 di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (Mendes PDTT RI), Yandri Susanto mengatakan legalitas Kopdes Merah Putih sudah 95 persen selesai. “Alhamdulillah, kalau sekarang legalitas Kopdes Merah Putih sudah 95 persen, tinggal yang agak sulit itu Papua,” ujar Yandri Susanto saat berkunjung ke Bangka Tengah. Ia menuturkan, sudah mengutus satu tim terpadu untuk menyelesaikan legalitas Kopdes Merah Putih di Papua. “Kemaren, kami utus satu tim terpadu, dari Kementrian Desa, Kementrian Hukum dan Kementrian Koperasi, mereka stay di sana 10 hari untuk memastikan seluruh Indonesia mendapatkan pelayaman yang terjangkau, termasuk Papua,” terangnya. “Insyaallah, semua legalitas beres sebelum 19 Juli peresmian serentak,” tuturnya. Selain itu, Mendes PDTT juga memastikan proses Kopdes Merah Putih ini “On the track” atau berada di jalur yang benar dan sesuai jadwal. “Kita juga lakukan peninjauan langsung ke Desa dan Kelurahan, seperti di Bangka Belitung yang 100 persen Kopdes nya sudah berbadan hukum, khusus di Desa Namang memang sudah berjalan unit usahanya, tapi harus dilengkapi sebelum peluncuran tanggal 19 Juli,” tuturnya. Yandri berharap, dengan adanya unit usaha melalui Kopdes Merah Putih ini bisa meningkatkan pelayanan di desa-desa. “Kita tidak ingin ada lagi kemiskinan, korban rentenir dan lainnya,” pungkasnya.

KOBA

DPD KNPI MINTA BUPATI SEGERA EVALUASI PEJABAT ESELON BANGKA TENGAH

KOBA – DPD (Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia) Kabupaten Bangka Tengah meminta dengan hormat kepada bupati bangka tengah Algafry Rahman, S.T., M.Pd untuk segera mengevaluasi kinerja para pejabat eselon II, III, IV Di pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah Pasalnya, pejabat eselon yang kinerjanya kurang produktif seringkali menjadi sorotan. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengukur pencapaian target dan mengidentifikasi pejabat yang kurang produktif. Demikian permintaan tersebut disampaikan DPD KNPI melalui sekretaris Knpi Bangka Tengah , Susandri Kepada media. Jumat (04/07/2025). Menurutnya, Peningkatan kinerja pejabat eselon yang kinerjanya kurang produktif dapat dilakukan melalui beberapa cara, termasuk pemberian sanksi tegas, peningkatan sistem penghargaan, penyederhanaan proses kerja, pelatihan dan pengembangan, peningkatan kesejahteraan, serta perbaikan kepemimpinan.  Namun Jika pejabat eselon tetap berprilaku tersebut, tindakan nonjob (pemberhentian dari jabatan) dapat menjadi solusi.  ” kami berharap Peningkatan kinerja pejabat eselon dapat dilakukan melalui beberapa cara, termasuk pemberian sanksi tegas, peningkatan sistem penghargaan, penyederhanaan proses kerja, pelatihan dan pengembangan, peningkatan kesejahteraan, serta perbaikan kepemimpinan. Jika pejabat eselon tetap melakukannya, tindakan nonjob (pemberhentian dari jabatan) dapat menjadi solusi. ” ujar susandri. Dijelaskan susandri Setelah tindakan-tindakan perbaikan dilakukan, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi kinerja pejabat eselon. Hal ini untuk memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan berkelanjutan dan mencapai tujuan yang diinginkan.  ” setelah tindakan tindakan tersebut telah dilakukan, didapatlah perbaikan yang berkelanjutan serta bisa mencapai tujuan yang di inginkan Bupati Bangka Tengah sekaligus bentuk penyegaran dalam Birokrasi Pemerintahan”. Jelas susandri.

You cannot copy content of this page

Scroll to Top