June 4, 2025

PANGKALPINANG — Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan dilakukan secara resmi di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Rabu, (4/6/2025), dan dihadiri langsung oleh Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman. Bupati menyampaikan rasa terima kasih atas pencapaian ini, yang merupakan buah dari kerja keras bersama seluruh jajaran Pemkab Bangka Tengah, dukungan DPRD, serta Arahan dari BPK. “Alhamdulillah, tahun ini kami kembali meraih opini WTP. Ini adalah yang ke-12 secara keseluruhan dan ke-9 kali secara berturut-turut,” ujar Algafry. Beliau juga menyampaikan penghargaan kepada Kepala Perwakilan BPK beserta tim atas profesionalisme dalam pelaksanaan pemeriksaan. “Kami berterima kasih kepada BPK yang terus membimbing kami dalam menerapkan tertib pengelolaan keuangan. Opini WTP ini adalah hasil dari sinergi dan komitmen seluruh pihak, seluruh OPD, terutama Inspektorat dan BPKAD,” tuturnya. Bupati menegaskan bahwa opini WTP bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk terus memperbaiki tata kelola dan kualitas belanja daerah. “WTP bukan sekadar pencapaian administratif. Masyarakat menantikan hasil nyata berupa pelayanan publik yang membaik dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran,” kata Algafry. Ia juga mengakui masih ada catatan dan temuan yang menjadi tantangan ke depan, dan berkomitmen akan segera rekomendasi BPK dengan langkah evaluatif yang jelas, terukur dan transparan. Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Flora Anita Diassari, menyampaikan beberapa dasar yang dijadikan acuan dalam memberikan opini, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), penyampaian terhadap peraturan-undangan dan kecukupan pengungkapan (adequate  diclosures  ). “Dalam memberikan pendapatnya, BPK memperhatikan upaya Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan kepada masyarakat, kemudian melakukan identifikasi tata kelola keuangan dengan memberikan rekomendasi sebagai saran dan masukan yang konstruktif untuk perbaikan dan peningkatan sistem, proses dan tata kelola, dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan dan meningkatkan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban LKPD,” ungkap Flora. Dirinya juga memaparkan beberapa permasalahan serta rekomendasi yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah untuk segera ditindaklanjuti. “Opini bukanlah tujuan akhir, dan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) merupakan target wajib yang mewakili tingkat transparansi dan akuntabilitas. Ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan serta menyediakan pelayanan kebutuhan pokok masyarakat. Oleh karena itu, menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk membangun budaya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta menggunakan APBD secara efektif dan efisien,” lanjutnya. Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangka Tengah, Cherlini, menegaskan bahwa pencapaian opini WTP merupakan hasil kerja sama lintas perangkat daerah. “Pencapaian ini bukan semata-mata dari kami, tetapi merupakan hasil kerja keras seluruh tim dan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bangka Tengah. Pengelolaan keuangan itu adalah kerja kolektif. Semua OPD harus saling mendukung. Kami di BPKAD hanya bertindak sebagai koordinator. Teman-teman di OPD telah bekerja dengan sangat luar biasa. Terima kasih kepada seluruh bendahara dan pengurus barang di OPD yang menjadi ujung tombak berhasil ini,” ungkap Cherlini. Cherlini juga menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga mencakup pengelolaan aset, serta masukan dari DPRD yang menjadi acuan penting dalam proses perbaikan dan penyesuaian APBD ke depan. “Ke depan, kita harus tetap WTP. Kolaborasi, koordinasi, dan kerja sama tim harus terus kita jaga,” tutupnya. Dengan diperolehnya kembali opini WTP, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

KOBA – Kabupaten Bangka Tengah sudah menerima sapi kurban berjenis Simental dari Presiden RI, Prabowo Subianto berbobot 946 kg, yang akan disalurkan ke Dusun Pangkal Raya, Kecamatan Sungai Selan. Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman mengatakan sapi kurban dari Presiden RI, saat ini berada di rumah ternak sapi milik Haji Samud di Kelurahan Padang Mulya Koba. “Alhamdulillah, ada hewan kurban dari Presiden Prabowo satu ekor sapi, kurang lebih beratnya 946 kg, menurut Tim Presiden RI, insyaAllah hari Sabtu akan diserahkan resmi ke Pemkab Bangka Tengah,” ujar Bupati Algafry, Rabu (4/6/2025). Kemudian, setelah diserahkan kepada Pemkab Bateng, ia akan menyalurkan hewan kurban tersebut ke Dusun Pangkal Raya, Kecamatan Sungai Selan. “Saat ini sapinya di rumah ternak Haji Samud, sudah sekitar seminggu atau 10 hari yang lalu tiba dan Alhamdulillah, kondisinya sehat dan segar, sapi pilihan terbaik,” imbuhnya  

KOBA – Anggaran penanggulangan bencana Kabupaten Bangka Tengah sedang menjadi sorotan DPRD Bangka Tengah. Sebelumnya, Anggota DPRD Roni Pahrizal menyampaikan aspirasi masyarakat terdampak musibah angin puting beliung yang membutuhkan asbes, namun hanya mendapatkan terpal. Sedangkan pihak BPBD Bateng tidak lagi memiliki anggaran, bahkan minus Rp2.000.000 dan masih menunggu ABT. Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda mengatakan telah melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang terkena musibah angin puling beliung. “Terimakasih saran, masukan dan aspirasinya, memang ada banyak musibah angin kencang yang terjadi dan yang kita berikan berupa terpal, itu hanya jangka pendek,” ujarnya, Rabu (4/6/2025) “Kalau kita lihat, memang atap yang banyak terdampak dan yang paling cepat dan ready itu adalah terpal ada di Kantor BPBD,” sambungnya. Disampaikan Efrianda, setelah kejadian pihaknya juga bergerak cepat, seperti memberikan bantuan siap saji dan lainnya. “Memang saat ini, kita betul-betul tidak punya duit, tapi tujuan kita satu ingin membangun Bangka Tengah yang lebih baik, maju, sejahtera dan berkelanjutan, insyaAllah kita selalu berkoordinasi dan besinergi,” tuturnya. Sementara itu, Ketua DPRD Bangka Tengah, Batianus mengatakan bahwa anggaran penanggulangan bencana akan menjadi atensi pihaknya. “Memang ada aspirasi dari rekan kami, Roni Pahrizal dari fraksi Gerindra, terkait adanya bencana angin puting beliung di beberapa desa, yang belum bisa ditangani secara maksimal oleh OPD,” ujar Bstinus. Dikatakan Batianus, anggaran BPBD Bangka Tengah memang terbatas. “Bayangkan dalam satu tahun, cuma 20 juta lebih, itu kan gak mungkin dan Pemkab Bateng juga sudah mengajukan Raperda pelaksanaan penanggulangan bencana, ini sebagai dasar untuk melakukan penganggaran di OPD terkait, itulah dasarnya nanti, karena perda ini dibentuk khusus sebagai dasar penganggaran,” pungkasnya.

KOBA – Minimnya anggaran penanggulangan bencana di Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) menjadi atensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebelumnya, Anggota DPRD Bateng, Roni Pahrizal dari Fraksi Gerindra menyampaikan aspirasi bahwa bantuan terpal yang diberikan kepada warga bukanlah prioritas. “Bantuan terpal tersebut bukan prioritas yang dibutuhkan, melainkan asbes, namun jawaban dari BPBD tidak punya anggaran, tapi kami sangat menyakiti hati masyarakat, mohon agar pemangku kepentingan untuk mengkoreksi kembali kebijakan-kebijakan yang ada,” ujarnya. Menyanggapi hal tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangka Tengah (Bateng), Yudi Sabara memberikan klarifikasi terkait kebutuhan bahan material atap. Yudi menjelaskan, pada tahun 2024, memang mendapatkan anggaran untuk material atap sebesar Rp48.000.000. “Pada awal tahun 2025 ada beberapa daerah yang terdampak, di antaranya Lubuk dan Belilik, yang mana bantuan sudah kami sampaikan,” tuturnya, Rabu (4/6/2025). Dikatakan Yudi, bencana alam angin puting beliung masih terus terjadi, termasuk ada 66 rumah di Celuak dan 4 rumah di Pinang Sebatang yang terkena musibah. “Sisa anggaran yang kita punya, sudah kita sampaikan ke daerah yang terdampak sebesar Rp24.000.000, sedangkan kebutuhan kami sendiri untuk membayar adalah Rp26.000.000, sehingga kami sendiri minus 2 juta,” ungkapnya. Dikatakan Yudi, setelah kejadian tersebut, daerah Belilik juga mengalami musibah dengan 14 rumah terdampak dan 3 rumah rusak parah. “Saat itu Pak Kades juga bertanya, cara mengatasi dampak dari musibah ini, namun sepengetahuan saya, desa juga punya anggaran untuk menanggulangi bencana, sesuai aturannya sudah ada, bisa diahlikan jika sangat dibutuhkan dan kami berharap pihak desa untuk hal-hal kecil bisa membantu dan mendukung,” tuturnya. Pihaknya pun masih menunggu Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang diperkirakan ada tambahan Rp55.000.000. “Kalau anggaran sekarang kita sudah habis, sekarang minus 2 juta,” tuturnya. Sementara itu, Ketua DPRD Bangka Tengah, Batianus meminta komisi 1 untuk mendalami permasalahan tersebut. “Naikkan anggarannya, Komisi 1 atensikan, dalami masalah ini,” imbuhnya.

KOBA – Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah (Bateng), Roni Fahrizal dari Fraksi Gerindra menyoroti minimnya anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam penanggulangan bencana alam. “Kami ingin sampaikan tanggal 17 Mei itu terjadi angin puting beliung di Desa Nibung ada 5 rumah terdampak habis asbesnya, kemudian pada 26 Mei juga terjadi angin kencang, itu juga ada beberapa asbes yang habis,” terang Roni Pahrizal, Selasa (3/6/2025). “Yang tanggal 17 itu sudah kami selesaikan, sedangkan yang 26 Mei kami minta bantu BPBD dan DinsosPMD dan yang kami dapatkan dari BPBD itu terpal, sedangkan DinsosPMD itu sembako,” sambungnya. Dikatakan Roni, pihaknya bukan tidak berterimakasih dengan bantuan yang diberikan BPBD dan DinsosPMD, tetapi “Bantuan terpal tersebut bukan prioritas yang dibutuhkan korban, melainkan asbes, namun jawaban dari BPBD tidak punya anggaran, bukankah kita sangat menyakiti hati masyarakat, mohon agar pemangku kepentingan untuk mengkoreksi kembali kebijakan-kebijakan yang ada,” ujarnya. “Jangan sampai menyakiti hati masyarakat, hanya terpal yang mereka peroleh dari Bangka Tengah,” ujarnya. Sementara itu, Wakil Bupati Bateng, Efrianda mengaku telah melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang terkena musibah angin kencang. “Memang bulan Mei lumayan banyak terjadi musibah angin kencang dan yang kita berikan berupa terpal, itu hanya jangka pendek,” ujarnya. “Kalau kita lihat, memang atap yang banyak terdampak dan yang paling cepat dan ready itu adalah terpal ada di Kantor BPBD,” sambungnya. Disampaikan Efrianda, setelah kejadian pihaknya juga bergerak cepat, seperti memberikan bantuan siap saji dan lainnya. “Memang saat ini, kita betul-betul tidak punya duit, tapi untuk pelabuhan itu dana pusat,” pungkasnya.

KOBA – Bangka Tengah menjadi Kabupaten pertama di Prov. Kep. Bangka Belitung (Babel) yang telah menyelesaikan 100% pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Disusul Kabupaten Basel 66,04%, Beltim 56,41%, Bangka 16,05%, Belitung 14,29%, Kota Pangkalpinang 7,14%, dan Kabupaten Bangka Barat 3,03%. Pendirian KDKMP ini sesuai dengan Instruksi Presiden No.9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres ini bertujuan untuk membentuk 80.000 koperasi desa/kelurahan di seluruh Indonesia, yang akan berperan sebagai pusat layanan terpadu untuk mendukung ketahanan pangan, pemerataan ekonomi, dan pembangunan desa. Kepala DisperindagkopUKM Bangka Tengah, Irwandi mengatakan total koperasi merah putih yang didirikan di Bangka Tengah sebanyak 63 koperasi. “Koperasi ini akan aktif, setelah launching serentak nasional ditanggal 12 Juli 2025,” ujar Irwandi, Rabu (4/6/2025). Irwandi mengatakan, koperasi ini akan dikelola oleh pihak desa dan kelurahan, kecuali untuk jabatan pengawas koperasi. “Khusus koperasi merah putih ini untuk kelurahan bersifat ex officio, karena belum tentu lurah domisili di kelurahan yang dipimpin,” terangnya. Dikatakan Irwandi, dengan telah selesainya pembentukan KDKMP perdana di Prov. Kep. Babel, Kabupaten Bateng sudah menunjukkan semangat untuk mensejahterakan masyarakat melalui beberapa unit usaha yang dijalankan koperasi. Ia berharap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi pilar kemandirian ekonomi desa, yang tidak hanya memperkuat daya saing usaha warga Bangka Tengah, tetapi juga menumbuhkan semangat gotong royong, keadilan sosial, dan nasionalisme dalam praktik ekonomi kerakyatan. “Dengan tata kelola yang transparan, inovatif, dan berorientasi pada kesejahteraan anggota, koperasi ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak desa produktif, desa digital, dan desa berdaulat, sehingga menjadikan masyarakat Bangka Tengah menjadi sejahtera,” imbuhnya.