May 15, 2025

KOBA – Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara resmi berpamitan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Pemkab Bateng) dalam agenda exit meeting yang menandai berakhirnya pemeriksaan di wilayah tersebut, bertempat di Ruang Rapat VIP Kantor Bupati Bangka Tengah, Rabu (14/5/2025). Kegiatan exit meeting ini merupakan penutup dari rangkaian pemeriksaan lapangan yang telah berlangsung sejak 11 April hingga 10 Mei 2025. Dalam kesempatan tersebut, Tim Pemeriksa BPK turut menyerahkan hasil serta temuan pemeriksaan kepada pihak Pemkab. Pengendali Teknis BPK RI Perwakilan Bangka Belitung, Dela, mewakili tim pemeriksa, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama yang diberikan selama proses pemeriksaan berlangsung. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Daerah beserta jajaran Pemkab Bangka Tengah yang telah menerima dan membantu tim kami selama kurang lebih satu bulan. Mohon maaf jika ada kata atau sikap kami yang kurang berkenan,” tutur Dela. Sementara itu, Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda, menegaskan komitmen Pemkab dalam memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. Ia menyebutkan, upaya pendampingan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus dilakukan demi penyusunan laporan keuangan, agar sesuai jadwal. “Tim BPK telah menyelesaikan tahapan pemeriksaan untuk seluruh kegiatan tahun 2024. Alhamdulillah proses berjalan tanpa hambatan, ini semua berkat kerja keras dan sinergi bersama seluruh OPD di lingkungan Pemkab Bateng,” ujar Efrianda. Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada Tim Pemeriksa BPK dan berharap hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. “Hasil pemeriksaan ini akan segera kami tindak lanjuti, karena Pemkab Bangka Tengah berkomitmen dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Harapan kami, ke depan tidak ada lagi penyimpangan dalam pelaksanaan program dan pembangunan,” imbuhnya.

KOBA – Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Pemkab Bateng) mendorong percepatan tanam padi sawah pada Mei 2025 sebagai bentuk dukungan terhadap Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Kegiatan menanam padi tersebut dipusatkan di lahan persawahan Desa Belilik, Kecamatan Namang. Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, menekankan pentingnya peran desa dalam pembangunan daerah, terutama pada sektor ketahanan pangan. “Desa adalah tumpuan pembangunan kita saat ini. Kita dapat memulai dukungan terhadap program pemerintah pusat melalui kegiatan penanaman benih padi di area persawahan desa,” ujar Algafry, Kamis (15/5/2025). Bupati melanjutkan, percepatan tanam padi sawah bulan Mei 2025 ini merupakan komitmen Pemkab Bateng dalam mendukung program ketahanan pangan pemerintah pusat melalui Asta Cita Pesiden RI. “Sebagai bentuk dukungan dari program pemerintah pusat dalam mempercepat kesiapan ketahanan pangan di Bangka Tengah, pada bulan Mei ini kami menargetkan akan menanam padi di kawasan persawahan dengan target seluas total 40 hektar di Bangka Tengah yang tersebar di Desa Belilik dan Desa Namang,” ujar Algafry. Ia juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga terwujudnya program percepatan tanam padi sawah di Bangka Tengah. “Terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut berpartisipasi membantu menyukseskan target tanam padi sawah di bulan Mei,” tutur Algafry. Lebih lanjut, ia berharap hasil panen dari sawah-sawah tersebut dapat memperkuat ketahanan pangan lokal dan memenuhi kebutuhan masyarakat. “Semoga ketahanan pangan di wilayah kita dapat terwujud dan beras yang dihasilkan dari sawah-sawah kita memiliki kualitas yang baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita,” harap Bupati Bateng. Sementara itu Sudarwan, Kepala Desa Belilik, juga mengatakan akan terus melakukan segala upaya agar sawah di wilayah Desa Belilik dapat menjadi penyokong dalam program ketahanan pangan di Bangka Tengah. “Hari ini, kami melakukan penanaman benih padi bersama Pak Bupati. Masyarakat Desa Belilik akan terus berupaya mengelola sawah agar mampu menghasilkan beras berkualitas demi mendukung ketahanan pangan serta menyukseskan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia,” imbuhnya.

KOBA – Perkara dugaan korupsi Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tahura Bukit Mangkol saat ini sedang ditangani oleh Pidsus Kejari Bangka Tengah (Bateng) sejak tanggal 27 Maret 2025. Di sisi lain, Inspektorat Bangka Tengah juga sudah mengeluarkan rekomendasi berdasarkan hasil audit yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangka Tengah, Ari Yanuar. DLH Bangka Tengah menerima hasil audit beserta rekomendasi dari Inspektorat Bangka Tengah per tanggal 14 Februari 2025. Rekomendasi Inspektorat itu meminta yang bersangkutan Lintas dan Duta, agar mengembalikan sejumlah uang sesuai dengan besaran yang diterima dari provider XL. Ari Yanuar mengatakan, karena kasus Tahura Bukit Mangkol naik statusnya menjadi penyidikan di Kejari Bangka Tengah maka sementara waktu DLH Bangka Tengah menunggu terlebih dahulu. Sampai kasus Tahura Bukit Mangkol naik ke tingkat penyidikan, diketahui bersangkutan Lintas dan Duta belum sempat mengembalikan uang seperti rekomendasi Inspektorat. “Iya (belum sempat), karena kasus naik dari penyelidikan menjadi penyidikan,” ujarnya, Kamis (15/5/2025). Selain itu, proses sanksi disiplin terhadap pegawai bersangkutan yang pernah dikoordinasikan dengan BKPSDM Bangka Tengah juga harus tertunda. “Sudah koordinasi dengan BKPSDM, jadi kami juga menunggu dari proses di Kejari, karena akan lebih kuat untuk proses sanksi kepada pegawainya,” imbuhnya.

KOBA – Satlantas Bangka Tengah (Bateng) menggelar razia di ruas jalan depan Kelenteng Kwan Tieniau Setia Bakti, Kecamatan Koba, pada Kamis (15/5/2025). Kasat Lantas Bangka Tengah, IPTU Lilis mengatakan razia dilakukan sembari memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pengendara atau pengguna jalan. Sosialisasi yang diberikan berkaitan dengan adanya kebijakan pemutihan pajak kendaraan, sehingga Satlantas memberikan imbauan kepada masyarakat adat melunasi pajak. Razia yang dilakukan selama satu jam lebih itu mendapatkan beberapa pelanggaran yang berakhir dengan diberikan teguran sebanyak 30 dan tilang sebanyak 15. “Kita lebih ke teguran ke masyarakat sekaligus mengimbau agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas, berkendara yang berkeselamatan dan menekan angka fatalitas,” ujarnya, Kamis (15/5/2025). Rata-rata usia pengendara yang melanggar berada di usia muda yakni 20-30 tahun dengan pelanggaran yang beragam mulai dari kelengkapan kendaraan dan surat-surat.