March 5, 2025

LUBUKBESAR – Selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) ke 56 desa. Mulai hari ini Rabu (5/3/2025), penyaluran dilakukan oleh Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman di Desa Perlang, Desa Trubus dan Desa Kulur, sedangkan Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda di Desa Bukit Kijang, Desa Kayu Besi dan Desa Bhaskara Bakti. Keenam Desa tersebut yakni, Desa Perlang 54 orang, Desa Trubus 30 orang, Desa Kulur 35 orang, Desa Bukit Kijang 30 orang, Desa Kayu Besi 40 orang dan Desa Baskara Bakti 30 orang. Selain BLT DD, Bupati bersama Wabup juga membagikan sembako kepada masyarakat. Bupati Bangka Tengah dalam menyampaikan pesan agar bantuan yang ada dapat digunakan dengan baik. “Alhamdulillah, kami sudah menyerahkan bantuan BLT, kemudian ada sembako yang diberikan kepada masyarakat, kami serahkan pada momen Ramadhan agar meringankan beban keluarga penerima manfaat, sehingga pendistribusiannya kami percepat,” ujar Bupati Algafry Rahman. Dikatakan Algafry, BLT DD yang diberikan sebsar Rp900.000/Keluarga Penerima Manfaat (KPM). “Masing-masing KPM diberikan sebesar Rp900 ribu, jadi sebulan dapat Rp300 ribu dan tadi untuk 3 bulan, dari Januari hingga Maret, jadi Rp900 ribu,” terangnya. Ia berharap, dana ini bisa dimanfaatkan masyarakat, dirutamakan untuk persiapan Ramadhan dan mengurangi beban perekonomian masyarakat. “Pesan saya kepada semua penerima bantuan agar dipakai bisa buat makan, jangan aneh-aneh,” tuturnya. Sementara itu, Kepala DinsosPMD Bangka Tengah, Padlillah mengatakan program BLT DD pada tahun 2025 diberikan kepada 2069 KPM dengan total anggaran BLT Rp7.448.400.000, dengan rincian desa paling banyak Desa Lubuk Besar 63 KPM dan desa paling sedikit Desa Tanjung Pura 25 KPM. “Bantuan uang tunai ini senilai Rp300 ribu/bulan selama satu tahun, dan ini untuk periode bulan Januari-Maret 2025, penyaluran ini akan dilakukan secara bertahap kepada masyarakat yang ada di Bangka Tengah,” tuturnya “Semoga dengan upaya bantuan sosial ini, masyarakat terbantu, mengurangi beban pengeluaran di Rumah Tangga, sehingga uangnya bisa dipakai untuk kebutuhan lainnya,” imbuhnya.

LUBUKBESAR – Sekitar 500 personel kepolisian menarik diri dari Dusun Berikat, Desa Batuberiga, Kecamatan Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) setelah sempat membuat posko selama satu hari. Posko berupa tenda-tenda berukuran besar tersebut dibangun oleh tim gabungan kepolisian dan TNI dalam rangka pengamanan operasi tambang PT Timah. Masyarakat Dusun Berikat, Desa Batuberiga kompak memberikan respon berupa penolakan terhadap posko pengamanan yang telah dibangun sejak kemarin, Senin (3/3/2025). Sehubungan dengan penolakan tersebut, Kapolres Bangka Tengah AKBP Pradana Aditya Nugraha turun langsung menemui masyarakat kontra tambang guna memberikan penjelasan dan menyejukkan suasana. AKBP Pradana Aditya Nugraha mengungkapkan, penarikan personil karena masih ada hal-hal yang belum tuntas terkait kesepakatan antara warga dan BUMDes yang menjadi mitra PT Timah. “Jadi, sementara untuk menjaga Kamtibmas agar tetap kondusif, maka kita mengambil keputusan sementara dulu,” ujarnya, Selasa (4/2/2025). Polres Bangka Tengah akan memperlambat terlebih dahulu sambil menunggu adanya kesepakatan antar masyarakat terkait dengan operasi tambang timah berikutnya. Kapolres Bangka Tengah sudah memberikan pesan kepada masyarakat terkait polarisasi pro-kontra tambang, agar tidak menjadi perbuatan melawan hukum. “Bicarakan persoalan dengan cara-cara yang lebih bijak, disepakati dengan pihak terkait dan supaya ada keputusan win win solution bagi semua pihak,” tuturnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa posko yang dibangun bertujuan mengamankan masyarakat, karena masyarakatnya sudah terbagi dua menjadi pro dan kontra. Sehingga, pos pengamanan tersebut dibangun agar masyarakat tidak terpecah belah dan kejadian negatif seperti pengusiran tidak terulang kembali. “Tidak, kami tidak ada mengintimidasi, sangat jauh sekali, kami juga berinteraksi, termasuk kegiatan patroli yang dilakukan secara dialogis,” ujarnya. Pendekatan dialogis tetap dilakukan ke masyarakat meskipun masih ada beberapa yang belum puas atas keputusan BUMDes dengan PT Timah. Personel kebijakan berjanji-angsur sudah ditarik pulang guna mengurangi resistensi masyarakat. “Tetapi sudah saya berikan pengarahan agar memenuhi masyarakat terhadap hukum, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tutupnya.