January 28, 2025

KOBA – Sekitar 600 mantan karyawan CV MAL dan PT MHL hingga saat ini belum menerima pesangon setelah terkena PHK. Terakhir, melalui DPMPTK Bangka Tengah (Bateng) pihak perusahaan pabrik kelapa sawit tersebut menyatakan belum bisa mengakomodir hak pesangon mantan pekerja meskipun dicicil. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bangka Tengah (Bateng), Joko Triadhi mengatakan, ratusan mantan karyawan itu saja bisa berpotensi menjadi kluster kemiskinan baru di Negeri Selawang Segantang. “Potensi itu ada, tapi kita harus melihat apakah 600 ini betul murni masyarakat Bangka Tengah, karena nanti yang akan disurvei oleh BPS adalah penduduk Bangka Tengah,” ujarnya, Selasa (28/1/2025). Dikatakan Joko, jika ratusan mantan karyawan pabrik kelapa sawit itu adalah masyarakat Bangka Tengah dan tidak memiliki pekerjaan, maka akan mempengaruhi meningkatnya angka kemiskinan. Namun, tidak serta merta ratusan mantan karyawan tersebut secara langsung menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah. Di sisi lain, harus dilihat faktor lain terlebih dahulu, seperti apakah mantan karyawan masih mempunyai simpanan uang guna bertahan mencukupi kebutuhan sehari-hari. “Kalau memang agak pas-pasan, pasti mereka akan turun ke garis kemiskinan. Kami melihat profil kemiskinan di Bangka Tengah cenderung relatif,” terangnya. Yang dimaksud relatif, bahwa masyarakat di Bangka Tengah mempunyai rata-rata yang mendekati garis kemiskinan, yakni orang dengan pengeluaran di bawah Rp865 ribu lebih per bulan. “Masyarakat kita ini rata-rata pendapatannya berada di situ (Rp865 ribu), jadi istilahnya untuk menabung itu sudah susah, penghasilan betul-betul untuk konsumsi pokok mereka,” tuturnya. Hal tersebut tercermin dari daya beli masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah yang menurun. Joko menilai, dengan dibayar atau tidaknya pesangon ratusan mantan karyawan CV MAL dan PT MHL juga merupakan faktor terbentuknya kluster kemiskinan yang baru. “Bisa dipahami lah mengapa mereka menuntut pesangon itu, karena mungkin untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari yang sudah sulit, karena tidak ada pendapatan lain dan tabungan,” ujarnya. Sehingga, berdasarkan penilaian tersebut sangat mungkin ratusan mantan pekerja pabrik kelapa sawit itu kemudian turun ke bawah garis kemiskinan, karena tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan. Di samping permasalahan tersebut, Bappeda Bateng juga menyatakan Negeri Selawang Segantang berada pada fase bonus demografi. Usia produktif di Kabupaten Bangka Tengah lebih banyak dibandingkan usia tidak produktif. Berdasarkan data, ada 144 ribu masyarakat Bangka Tengah yang berada di usia produktif. “Kalau kita melihat data kemiskinan, ternyata cukup banyak masyarakat usia produktif yang masuk ke dalam desil satu atau golongan masyarakat terendah,” tuturnya. Bappeda Bateng melihat ada permasalahan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Bangka Tengah. Misalnya, kelompok usia pemuda di antara 15-24 tahun sedang tidak bersekolah atau tidak bersekolah sebesar 20 persen. Hal tersebut dinilai Bappeda Bateng harus menjadi perhatian bersama bagaimana cara memberikan keterampilan terhadap masyarakat sejak di usia muda.

KOBA – Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mencatat angka kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) pada 17 September 2024 adalah 5,94%. Angka ini naik dari tahun 2023 yaitu sebesar 5,29%.  Selain angka kemiskinan, BPS juga mencatat garis kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah, yaitu sebesar Rp856.895 per kapita per bulan pada tahun 2024.  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bangka Tengah, Joko mengungkapkan 2 tahun terakhir ini, angka kemiskinan di Bangka Tengah masih cenderung naik. “Tahun 2025 ini, harapan angka kemiskinan Bangka Tengah ada di 5,05 persen, tentu ini memang tugas berat, apalagi tren kemiskinan kita 2 tahun terakhir ini meningkat, jadi memang butuh upaya yang keras,” ujar Kepala Bappeda Bateng, Joko Triadhi, pada Selasa, (28/1/2025). Joko menyampaikan berdasarkan data BPS 2024, penduduk miskin di Bangka Tengah sebanyak 12.040 jiwa, sementara pada tahun 2023 sebanyak 10.056 jiwa. Ia juga menilai, untuk angka kemiskinan 2025 ini memang agak berat, karena BPS akan melakukan survei perhitungan angka kemiskinan 2025 pada bulan Februari hingga Maret 2025 mendatang. “Artinya, dengan kondisi ekonomi Bangka Tengah sekarang dengan waktu yang tersisa, tentu agak berat, tapi mudah-mudahan ada perbaikan, dari upaya yang sudah kita lakukan beberapa waktu lalu,” tuturnya. Dalam menekan angka kemiskinan di Bangka Tengah, setidaknya ada tiga upaya yang dilakukan Pemkab Bangka Tengah pada tahun 2024 kemarin. “Ada tiga strategi utama yang kami lakukan, pertama kami berupaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang berada di garis kemiskinan, ini kami lakukan melalui program pemberdayaan yang ada di dinas-dinas,” ungkap Joko Triadhi. Bantuan yang diberikan ada pada bidang perikanan dan pertanian yang diberikan kepada kelompok tani maupun perikanan. “Kepada dinas terkait, kami arahkan di setiap kelompok harus ada anggotanya yang tergolong kurang mampu,” ujarnya. Kemudian, menyisihkan strategi untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat kurang mampu. “Kita kurangi beban mereka dengan memberikan bantuan beras, alat sekolah, beasiswa, kemudian ada operasi pasar murah dengan sasaran masyarakat kurang mampu,” terangnya. Lalu, stategi ketiga yakni lebih fokus pada kantong-kantong kemiskinan, dengan melakukan intervensi pada wilayah yang orang miskinnya tergolong banyak. “Kita lebih intens di Kecamatan Sungaiselan, lebih banyak bantuan yang kita salurkan di sana, karena jika kemiskinan ini tidak kita bereskan, maka efeknya akan luas,” ujarnya. Dikatakam Joko, strategi tersebut juga akan digunakan pada tahun 2025 dengan perkuatan tepat sasaran. “Sasaran penerima akan kami pastikan orang-orang yang benar-benar membutuhkan atau masyarakat yang berada di garis kemiskinan,” ujarnya.

KOBA – Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) berencana melakukan beberapa belanja kendaraan dinas perorangan berupa mobil pada tahun 2025. Berdasarkan data LKPP, dinas operasional mobil tersebut dibeli untuk Bupati, Wakil Bupati dan Wakil Ketua II DPRD Bateng. Di Sekretariat Daerah Bangka Tengah terdata belanja satu paket e-purchasing kendaraan dinas kepala dan wakil kepala daerah dengan total pagu senilai Rp1,49 miliar. Kemudian, di Sekretariat DPRD Bateng terdata belanja satu unit e-purchasing kendaraan dinas pimpinan Wakil Ketua II dengan total pagu senilai Rp850 juta. Terkait belanja mobil dinas tersebut, Ketua DPRD Bateng Batianus mengungkapkan mobil dinas pejabat daerah dan pimpinan DPRD yang lama akan dilelang tertutup. Dikatakan Batianus, peletangan mobil dinas kepala daerah dan pimpinan DPRD Bateng secara tertutup ke pengguna masing-masing sudah menjadi ketentuan dari Permendagri RI. “Artinya karena masa (pemakaian) sudah lima tahun, maka mereka (pejabat lama) dapat, sehingga pimpinan yang baru tidak ada mobil lah, sama dengan bupati,” ujarnya, Selasa (28/1/2025). Batianus menuturkan, pengadaan mobil dinas yang baru sesuai aturan merupakan hak jabatan dari bupati, wakil bupati dan pimpinan DPRD Bateng, sehingga tidak mungkin dicoret dari APBD tahun 2025. “Mobil adalah hak jabatan, jika kami tidak menggunakan mobil nanti orang-orang bertanya, harus membayar tunjangan transportasi,” ujarnya. Menimbang keuangan daerah, penggunaan mobil dinas sebagai operasional yang lebih hemat dan efisien daripada mengeluarkan tunjangan transportasi kepada pimpinan DPRD Bateng. “Kami lebih senangnya mengambil tunjangan transportasi daripada mobil sebenarnya, tapi demi efisiensi kami mengambil mobil. Itu hak jabatan dan lembaga marwah,” tutupnya.