December 10, 2024

KOBA – Sat Lantas Polres Bangka Tengah (Bateng) melaksanakan program Polisi Sahabat Anak di Mako Polres Bangka Tengah, pada Selasa (12/10/2024) yang diikuti oleh anak-anak SD IT Bina Insan Cendekia Koba.   Kegiatan ini dipimpin oleh Kasat Lalu Polres Bangka Tengah Iptu Lilis, SH yang ikut aktif dalam menyampaikan berbagai materi kepada anak-anak.   Dikatakan Iptu Lilis bahwa program ini adalah salah satu upaya untuk membangun hubungan yang baik antara polisi dan sejak masyarakat dini. “Melalui program ini, kami ingin mengajarkan anak-anak bahwa polisi adalah sahabat yang dapat Anda andalkan, serta memberikan pemahaman tentang tugas dan fungsi kepolisian secara sederhana,” terang Kasat Lantas.   Dalam kegiatan tersebut, Personil Sat Lantas juga mengajak anak-anak untuk berkeliling Mako Polres Bangka Tengah, agar mereka dapat mengetahui lebih banyak tentang tugas dan fungsi kepolisian. “Kita juga memberi pemahaman secara garis besar tentang rambu-rambu dan aturan lalu lintas lintas serta berkomitmen menjadi Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas sejak dini,” tuturnya. Ia berharap, melalui kegiatan ini, anak-anak tidak merasa takut terhadap polisi dan menjadikan polisi sebagai sahabat mereka. “Kita juga mengajak anak-anak untuk menjadi pelajar yang baik dan rajin, agar dapat mencapai cita-cita mereka di masa depan,” ujarnya.   “Program Semoga Polisi Sahabat Anak ini dapat menjadi langkah awal dalam membangun kepercayaan dan hubungan positif antara kepolisian dan masyarakat di Kecamatan Koba,” tandasnya.

KOBA – Salah satu tantangan yang dihadapi IPB dan pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan kepiting remangok adalah masalah kerusakan mangrove. Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman menyampaikan, saat ini yang penting adalah memperbaiki sesuatu yang kurang dan jangan dilihat ke belakang atau masa lalu. “Kita maunya sekarang bagaimana proses pemanfaatan yang ada, lingkungan ada, saat ini kita benar-benar memanfaatkannya,” ujarnya kepada awak media, Selasa (12/10/2024). Meskipun demikian, Algafry Rahman tidak bisa memungkiri ekologi adanya kerusakan atau hutan mangrove yang terjadi di Kabupaten Bangka Tengah. “Dampak misalnya, penambangan, itu tidak bisa dipungkiri ada.Tetapi bagaimana kita bisa melihat kemajuan saat ini semua orang sudah terbuka mata, hati, bagaimana kita sama-sama membangun lebih baik,” ujarnya. Disebutkannya, Pak Presiden Prabowo Subianto mempunyai cita-cita bagaimana membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik di masa depan. Lalu, saat ini IPB melalui kegiatan Kedaireka menunjuk Desa Guntung Kabupaten Bangka Tengah sebagai pusat penelitian pengembangan produk yang namanya ketam remangok. Algafry Rahman berharap, masyarakat paham dan membuka juga hati agar bisa mencintai lingkungan. Menurutnya, dengan masyarakat suka mengembangkan produk ini maka otomatis nanti juga sadar bahwa ketam remangok bisa hidup kalau ada mangrove. Sehingga, masyarakat juga harus mencintai mangrove jika merasa mencintai ketam remangok. “Ini termasuk keinginan tadi, kita ingin memahami masyarakat bukan hanya sekedar mendapatkan sesuatu tapi juga ada harapan pemerintah untuk mencintai masyarakat lingkungan,” imbuhnya.

KOBA – Desa Guntung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) menjadi lokasi pusat penelitian dan pendidikan terkait pengelolaan kepiting remangok. Pemrov Babel, Pemkab Bateng dan IPB bekerja sama menyiapkan fasilitas tersebut dengan tujuan mendidik, meneliti dan mengembangkan musim panas remangok supaya terjadi keberlangsungan. Profesor dari IPB, Tridoyo Kusumastanto mengatakan saat ini keinginan kepiting remangok sedang menghadapi banyaknya kerusakan ekologi, yaitu rusak dan tidak terawatnya mangrove. Padahal, mangrove memiliki fungsi menjaga keberlangsungan tempat hidup atau keberlangsungan kepiting remangok di Provinsi Babel. Dalam permasalahan tersebut, IPB sudah melakukan penelitian hampir di seluruh wilayah Provinsi Babel, yakni Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Pangkalpinang dan Belitung Timur. “Jadi sudah sangat akurat, kalau tidak, IPB tidak bicara,” ujarnya kepada awak media, Selasa (10/12/2024). Menurutnya, permasalahan mangrove mempengaruhi keberlangsungan hidup kepiting remangok, sehingga harus diatasi bersama-sama, agar kepiting remangok tidak punah. Maka dari itu, Pemkab Bateng menempatkan fasilitas penelitian pengelolaan kepiting remangok di Desa Guntung, agar ketika sudah berhasil melakukan pembenihan, 70 persennya akan disebarkan di alam. “Restocking namanya, 30 persen dibudidayakan, untuk pengembangan ekonomi rakyat,” ujarnya. Penelitian dan pendidikan akan berupaya mengelola kepiting remangok mulai dari hulu sampai hilir atau dari pembenihan sampai dengan pemasaran produk. Sebisa mungkin, IPB akan fokus melakukan pemasaran produk hasil pengelolaan kepiting remangok ke pasar Singapura yang mempunyai harga jauh lebih baik. “Program ini hampir di seluruh Bangka Belitung sebenarnya, bekerja sama dengan Pemda Bappeda, untuk pusat penelitiannya di Guntung karena sudah siap,” ujarnya. Lahan yang telah ditentukan sebagai pusat penelitian kepiting remangok disebut sudah disiapkan oleh Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman berikut fasilitasnya. Nantinya, KKP akan membantu pengembangan keahlian kemampuan teknologi bagi para pembudidaya kepiting remangok. “Pak Bupati menanami mangrove semua pak, di pantainya Bangka Tengah, supaya sejahtera masyarakat tinggal panen dari alam, dibesarkan kemudian diekspor,” sebutnya. Selain itu, produk hasil pengelolaan kepiting remangok tidak ada limbahnya atau disebut dengan blue economy karena sisa dari kepiting bisa dijadikan glukosamin dan sintosan. “Cita-cita kita adalah menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat, dan tersedianya pangan,” katanya. Sehingga, nanti pangan sudah ada, tidak ada lagi masyarakat yang stunting, karena tidak hanya ada remangok, tentu ada ikan dan udang kalau yang berbasis laut. “Mudah-mudahan ini akan tercapai didampingi Pak Bupati, bermanfaat bagi Bangka Tengah dan juga Provinsi Bangka Belitung,” imbuhnya.

KOBA – Adanya dugaan telah terjadi mal administrasi pada pemilihan dan pembentukan RT, RW dan Kaling di Kelurahan Padangmulia (PM), Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah ditanggapi Camat Koba, Ema. Sebelumnya, dugaan mal administrasi tersebut diungkapkan salah satu Ketua RW di Padangmulia Uyun (nama samaran). Ia mengatakan pemilihan RT, RW dan Kaling yang baru diperpanjang sepihak oleh Lurah Padangmulia tanpa sepengetahuan RT, RW dan Kaling dan masyarakat. Bahkan, SK perangkat Ketua RT, RW dan Kaling belum habis masa berlakunya, namun dilakukan pemilihan, tanpa ada syarat surat keterangan berkelakuan baik dalam pemilihan RT, RW dan Kaling yang mana ada calon yang masih tersangkut masalah hukum. “Memang ada sedikit masalah administrasi dalam pemilihan RT, RW dan Kaling yang mana ada perpanjangan sepihak oleh lurah dalam pencalonan, bahkan beberapa ketua RT yang sudah diangkat menjadi PAW RT tak diberikan SK namun tetap diberikan gaji oleh pihak kelurahan,” ujarnya. Ia menjelaskan, dalam pemilihan baru ini akan dilakukan dari tanggal 1 hingga 10 November 2024. “Kami ini SK nya habis 2 Januari 2025, walau kami diangkat November 2020. Tapi awalnya akan diadakan pencalonan, jadi pada Oktober dilakukan musyawarah kelurahan dan ditetapkan pencalonan 1-10 November 2024. Tapi, tanpa ada musyawarah ulang pencalonan di perpanjang oleh lurah. Padahal calon sudah terisi walau tunggal,” jelasnya. “Bahkan ada calon main tunjuk dan juga ada yang tidak diberitahukan ke masyarakat secara publik dan disembunyikan oleh incumbent yang bahkan tersandung kasus hukum,” lanjutnya. Ia melanjutkan, pemilihan ini juga bisa mal administrasi, karena masih ada ketua RT yang belum habis masa bakti sampai 2026, namun dilakukan pemilihan ulang juga. “Ada juga Ketua RT yang belum habis masa jabatannya, tapi dilakukan pemilihan ulang,” tegasnya. Menaggapi hal tersebut, Camat Koba Ema secara langsung melakukan pengawasan dalam proses pemilihan RT, RW dan Kaling yang ada di Kelurahan Padangmulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. “Alhamdulillah, sudah berjalan pemilihannya dan sudah kami awasi langsung sesuai prosedur. Saya sebagai camat dan pembinaan dari Kelurahan sudah mengawasinya secara langsung,” ujarnya Selasa, (10/12/2024). Ia menjelaskan, semua proses pemilihan sudah melalui prosedur yang ada. Namun, memang ada segelintir orang yang masih tidak terima. Ditambah lagi, pihak Kelurahan sudah dapat mandat dari Bupati. “Biasalah kalau di lapangan ada gejolak, namun sudah diselesaikan. Kamipun sudah menghadap Bupati untuk meminta petunjuk dan beliau juga sudah setuju, kalau sudah sesuai prosedur. Alhamdulillah, sudah terlaksana dengan baik,” jelasnya Ia melanjutkan, dari proses musyawarah, pemberitahuan ke masyarakat hingga sampai tahap validasi syarat pencalonan sudah dilakukan dan diumumkan secara publik. “Kemaren semua prosedurnya sudah dilakukan dan saya jamin itu. Makanya sekarang semua prosedur sudah aman,” ungkapnya. Ema berharap, kejadian seperti ini tidak terulang kembali, agar Bangka Tengah tetap dalam situasi yang damai dan aman.

KOBA – Banyaknya antrian kelapa sawit di beberapa pabrik di Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) ditanggapi Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman. Antrian sawit tersebut diketahui dari Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah Subandri yang saat itu melakukan pengecekan ke pabrik sawit secara langsung. Algafry mengatakan, pemerintah pusat harusnya memberikan kemudahan kepada para petani sawit Bangka Tengah dalam membantu penjualan hasil kelapa sawit. Apalagi, sebentar lagi akan terjadi panen raya di Bangka Tengah. “Tentu pemerintah pusat harus memberikan kemudahan untuk menjual hasil panen sawit, agar tidak merugi. Apalagi sebentar lagi panen raya yang di prediksi terjadi di bulan Januari” ujarnya, Selasa (10/12/2024). Algafry menuturkan, jika tidak adanya solusi terkait masalah menumpuknya truk-truk di pabrik sawit, maka akan membuat tandan buah segar busuk dan petani malah merugi, karena harus mengantri berhari-hari dalam menjual hasil panen sawitnya. “Kalau begini terus susah, jumlah panen bertambah, tapi pabrik-pabrik di Bangka Tengah tak bisa menampungnya dan ini bisa mengakibatkan para petani sawit merugi” ungkapnya. Ia juga berharap, agar perusahaan yang ditutup, akibat kasus dugaan korupsi tata niaga timah bisa dibuka kembali, dengan tanpa menghilangkan proses hukum yang berlangsung demi kelangsungan hidup masyarakat Bangka Tengah. “Mohonlah pemerintah pusat untuk bisa membuka kembali pabrik-pabrik yang tutup. Tentu dengan tidak menghentikan kasus yang terjadi. Kami mendukung dan menghormati proses hukum, tapi ini bukan hanya masalah kepentingan umum, kita juga harua memikirkan kepentingan rakyat,” imbuhnya.