November 6, 2024

KOBA – Pos Kesehatan Ikan Terpadu (Posikandu) Selawang Segantang yang merupakan laboratorium lingkungan dan kesehatan ikan milik Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) sudah menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak Rp13,5 juta pada Tahun 2024. Kepala Dinas Perikanan Bangka Tengah, Imam Soehadi mengatakan Posikandu merupakan salah satu bentuk pelayanan publik kepada masyarakat dalam rangka pengujian, pemeriksaan maupun mitigasi langka serta pengobatan yang dilakukan untuk mencegah ikan dari serangan hama dan penyakit lainnya. Terlebih lagi, inovasi posikandu ini satu-satunya dan pertama di Provinsi Bangka Belitung yang dimiliki Pemerintah Bangka Tengah untuk melayani masyarakat perikanan. “Di dalam Posikandu ini kita memiliki inovasi fishcare sebagai bentuk intervensi cepat dalam rangka penanganan dan pencegahan mitigasi penyakit ikan,” terang Imam Soehadi, pada Rabu (6/11/2024) di kantornya. Disampaikan Imam, inovasi ini diperuntukkan kepada masyarakat, agar para pelaku usaha tidak mengalami kerugian secara ekonomi, karena ikan yang mati akibat sakit. “Saat ini sudah banyak berkembang budidaya ikan, seperti tambak udang dan lainnya, yang mana Dinas Perikanan ikut berkontribusi, agar jika ada kejadian ikan mati di lapangan, kami akan merespon dengan cepat,” ujarnya. Diterangkan Imam, jika ada kasus yang sifatnya mendadak, pihaknya siap 24 jam dan bisa melalui WhatsApp, namun jika mau berkunjung ke Posikandu bisa dilakukan pada jam kerja. Selain itu, dalam bentuk pemantauan lingkungan, pihaknya memiliki gugus tugas Posikandu yang beranggotakan dokter hewan, ahli karantina dan petugas teknik serta penyuluh perikanan. “InsyaAllah, hingga saat ini secara efektifitas kami mampu menurunkan jumlah kasus, yang mana pada tahun 2023 ada 19 kasus penyakit ikan turun menjadi 10 kasus di tahun 2024,” tuturnya. Diakui Imam, kontribusi Posikandu melalui fishcare ini juga diapresiasi oleh masyarakat. “Mereka menyampaikan langsung kepada kami bahwa dengan hadirnya inovasi fishcare ini, ikan bisa bertahan dan berkembang lebih baik,” ujarnya. Lebih lanjut, Imam juga merasa bersyukur dan bangga, karena inovasi Posikandu sudah mampu menyumbang PAD melalui restribusi yang diatur dalam Perda nomor 5 tahun 2023. “Tahun 2024 ini, kami sudah mencapai 268 persen dan melampaui target, yang kami targetkan 5 juta dan sampai akhir Oktober realisasinya sudah 13,5 juta, insyaAllah kami optimis melalui kerjasama dengan para pemangku kepentingan dapat meningkatkan pelanggan Posikandu,” terangnya. Sedangkan untuk masalah tarif, pihaknya juga menggratiskan pelayanan bagi masyarakat kecil atau yang usahanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Berbayar bagi yang menengah ke atas, dalam artian yang sudah memiliki perusahaan perikanan,” tuturnya. Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Bangka Tengah, Chazwir Chaidir mengatakan jika masyarakat ada kasus penyakit atau kematian ikan bisa langsung datang ke Posikandu. “Selain itu masyarakat bisa menghubungi petugas kami melalui WA atau via telpon, maka kami pastikan tidak akan berlama-lama, tim akan langsung ke lokasi untuk melayani,” tuturnya. Pihaknya juga akan terus melakukan pengembangan Posikandu melalui kerjasama dengan pemangku kepentingan dan laboratorium di Bangka Belitung. “Kami juga akan mendorong agar laboratorium Posikandu mendapatkan akreditasi, karena saat ini masih belum terakreditasi,” imbuhnya. Adapun tarif layanan Posikandu Bangka Tengah : 1. Pengujian fisika dan kimia udara Rp. 100.000,-/sampel 2. Kepadatan plankton Rp. 20.000,-/sampel 3. Pengujian penyakit bakterial Rp. 100.000,-/sampel 4. Pemeriksaan parasit Rp. 15.000,-/sampel 5. Persiapan sampel uji molekuler Rp. 30.000,-/sampel

KOBA – Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah (Dinsos PMD Bateng), Padlillah mengungkapkan indeks desa membangun dari tahun 2021 hingga 2024 cukup banyak mengalami perubahan status. Pada tahun 2021, Kabupaten Bangka Tengah belum mempunyai desa dengan status mandiri, kemudian di tahun 2022 sudah mempunyai 6 desa mandiri yang di luar target pencapaian. Tahun 2023, sudah ada 22 desa berstatus mandiri dan tahun 2024 status desa mandiri sudah bertambah hingga 46 desa di Kabupaten Bangka Tengah, selebihnya merupakan desa maju. Desa mandiri dan maju mempunyai kelebihan tersendiri yang diperoleh Pemerintah Desa (Pemdes) terkait dengan dana desa, seperti sering mendapatkan dana bantuan alokasi kinerja. Selain itu, mendapatkan dana tambahan dan diberikan kemudahan dalam proses pencairan dana bagi desa mandiri “Kalau status desa maju, harus melalui tiga tahapan pencairan dana desa yang diberikan pemerintah pusat. Kalau desa mandiri cuma dua tahap saja, karena satu tingkat di atas desa maju,” ujar Padlillah, Rabu (6/11/2024) di Kantornya. Target Kementerian Desa adalah memaksimalkan seluruh desa di kabupaten/kota se-Indonesia menuju ke desa mandiri. Padlillah bersyukur, semenjak 2021 di Kabupaten Bangka Tengah, dari total 56 desa tidak ada lagi yang berstatus tertinggal atau berkembang, karena semuanya sudah maju dan mandiri. “Tujuannya memberikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di desa. Tugas pemdes bagaimana mengelola APBDes yang ada harus membangun dan prioritas masyarakat,” ujarnya. Menurutnya, saat ini desa-desa yang ada di Kabupaten Bangka Tengah sedang giat membangun, seperti fokus berlomba menjadi desa ketahanan pangan, desa wisata dan desa digital. “Desa mandiri ini di Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Tengah progresnya adalah yang terbesar, semoga Desa Mandiri ini semakin bertambah,” imbuhnya.

KOBA – Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah (Dinsos PMD Bateng) mencetuskan inovasi baru dalam rangka penanganan masalah sosial di wilayahnya. Inovasi atau gagasan tersebut dibahas oleh Dinsos PMD Bateng bersama dengan 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi di Kabupaten Bangka Tengah lainnya, pada Rabu (6/11/2024). Kepala Dinsos PMD Kabupaten Bangka Tengah, Padlillah menyampaikan gagasan baru tersebut adalah satu di antara solusi bagaimana menyelesaikan permasalahan sosial di wilayahnya. Padlillah menginginkan dengan adanya gagasan tersebut permasalahan sosial dapat diselesaikan secara integrasi dan percepatan tindakan bantuan sosial oleh pemerintah daerah. Ia menilai, permasalahan sosial tidak bisa diselesaikan oleh Dinsos PMD saja, tapi memerlukan dukungan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Bangka Tengah, baik internal dan eksternal. Jika ada integrasi dan akselerasi terjadi, maka diharapkan bantuan sosial bisa tepat sasaran dan masyarakat yang dibantu memang benar-benar layak mendapatkan manfaat. “Jangan sampai bantuan dari pemerintah tumpang tindih, semua OPD memberikan kepada Si A, sementara ada masyarakat lain yang harus dapat bantuan tapi tidak tersentuh, karena data tidak tepat,” ujarnya, Rabu (6/11/2024) di Kantornya. Gagasan yang diharapkan dapat memberikan integrasi dan akselerasi tersebut adalah pengembangan aplikasi Sistem Layanan Kesejahteraan Sosial (SiLakso). Padlillah telah menambahkan dua fitur baru pada website SiLakso agar OPD lain juga bisa mendapatkan akses manfaat dari integrasi data yang tersedia. “Nantinya kita bisa melihat secara langsung para penerima manfaat bantuan melalui OPD mereka, karena data kita sudah terintegrasi,” terangnya. Tentu goalnya bukan hanya agar OPD yang ada di Kabupaten Bangka Tengah sekedar bisa melihat dan memantau, tapi ingin mempercepat penurunan kemiskinan di wilayahnya. “Sekarang ini SiLakso kita kembangkan dengan menambah dua fitur baru yakni berbentuk data bantuan dan data sebaran bantuan yang sebelumnya tidak ada,” pungkasnya.

KOBA – Sebanyak 129 warga yang dikelompokan menjadi 7 tim kerja resmi memulai proses sortir dan pelipatan surat suara sebanyak 148.299 lembar untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sejak Selasa, (5/11/2024) lalu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Tengah (Bateng). Proses sortir dan pelipatan surat suara ini bertempat di Gedung Serba Guna Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah, dan akan berlangsung hingga Rabu, 6 November 2024. Anggota KPU Bangka Tengah, Patoni mengatakan proses sortir dan pelipatan surat suara ini, diawasi ketat untuk memastikan keamanan dan akurasi dalam penyortiran, yang mana 129 orang ini dibagi menjadi 7 kelompok dalam melipat surat suara pemilukada 2024 ini. “Jadi ada 129 orang yang dilibatkan dengan total surat suara dilipat sebanyak 148.299 lembar, yang mana surat suara untuk calon Bupati dan Wakil Bupati sudah dilipay kemarin,” jelasnya, Rabu (6/11/2024). Ia melanjutkan, 21 koli surat suara itu berhasil diselesaikan tanpa ada kendala dan cacat kertas yang disaksikan oleh Bawaslu secara langsung oleh tim sortir, lipat dan hitung. “Jumlahnya ada 26 koli, tapi yang 5 koli baru dilipat dan disortir hari ini, sekalian pelipatan surat suara yang Gubernur dan Wakil Gubernur,” ujarnya. Kadiv teknis itu juga menyebutkan, jika upah sortir, lipat dan hitung yang diterima oleh warga adalah Rp 240 per lembarnya, yang akan langsung dibayar setelah selesai pekerjaan. “Jadi upahnya dihitung per lembar sekitar Rp 240. Hari ini dipastikan sudah selesai semuanya,” ungkapnya. Patoni berharap, agar masyarakat jangan sampai Golput dan menggunakan hak pilih pada Rabu, 27 November 2024 mendatang. Sementara itu, Ayu salah satu warga Koba mengungkapkan dirinya memang kerap kali menjadi tim sortir lipat surat suara oleh KPU. Ia hanya berharap, nilai upah dalam pelipatan itu bisa naik, karena ini pekerjaan 5 tahun sekali. “Saya sudah beberapa kali jadi tim pelipatan surat suara, dari Pemilu kemaren dan Pilkada. Hanya saja, kalau bisa upahnya bertambah, apalagi ini event 5 tahun sekali,” pungkasnya.