November 5, 2024

KOBA – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka Tengah (DisperindagkopUKM Bateng) mencatat dari 25.325 sebanyak 327 UMKM di wilayahnya sudah memiliki sertifikat halal. Hal ini disampaikan oleh Kepala DisperindagkopUKM, Irwandi kepada awak media pada Selasa (5/11/2024) di Koba. “Total UMKM yang sudah memiliki sertifikasi halal ada 327 buah, terdiri dari 309 melalui MUI dan 18 melalui Surveyor Indonesia (Rumah BUMN PT Telkom Koba),” terang Irwandi. Disampaikan Irwandi, secara angka memang masih banyak UMKM Bangka Tengah yang belum bersertifikat halal. “Ini menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi kami selaku leading sektor yang mengurusi bidang ini untuk terus menghimbau dan mengajak agar pelaku UMKM segera membuat sertifikat halalnya secara mandiri bagi yang mampu,” ujarnya. “Kami juga berusaha memfasilitasi pelaku UMKM yang kurang mampu untuk diberikan bantuan secara gratis pembuatan sertifikat halal sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah,” sambungnya. Menurut Irwandi, sertifikasi halal sangat penting bagi pelaku UMKM untuk memberikan rasa aman kepada para konsumen. “Sertifikasi halal di Bangka Tengah ini sudah berjalan dan DisperindagkopUKM juga sudah sering memberikan himbauan agar pelaku UMKM membuatnya, karena dengan sertifikat halal ini dapat memberikan kenyamanan bagi konsumen, agar mereka tidak khawatir karena produk yang dikonsumsi sudah terjamin kehalalannya,” ujarnya. Lebih lanjut, terkait masih adanya UMKm ysng belum memiliki sertifikat halal, DisperindagkopUKM Bangka Tengah juga melakukan beberapa upaya.

KOBA – Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) masa jabatan 2024-2029 sudah selesai dibentuk dengan anggota yang dikirim oleh masing-masing fraksi. Ketua DPRD Bangka Tengah, Batianus berharap AKD yang terbentuk dan sudah ditetapkan melalui rapat paripurna mampu bekerja maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi (tupoksi) masing-masing. “Serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui fungsi pengawasan, fungsi penganggaran dan fungsi pembentukan peraturan daerah,” terangnya, Selasa (5/11/2024). Melalui fungsi-fungsi tersebut diharapkan tercipta pembangunan yang adil dan merata di Bangka Tengah. Batianus optimis dengan komposisi AKD yang sudah tersusun tersebut, dirinya mampu mengimplementasikan tugas-tugas pokok sebagai pimpinan dan anggota DPRD Bateng. Tugas-tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan cara saling sinergi, mengisi dan melengkapi, baik sesama anggota DPRD maupun bersama Pemkab Bateng. “Anggota DPRD penting meningkatkan kapasitas dalam bekerja, kinerja yang maksimal dan disiplin, kerja yang baik serta menjaga integritas sebagai anggota AKD sesuai tupoksi masing-masing,” ujarnya. Adapun Struktur AKD Bangka Tengah Periode 2024-2029 Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) : 1. Ketua : Edi Purwanto (PDI Perjuangan) 2. Wakil Ketua : Maya Dwie Kusumah (Golkar) 3. Anggota : Wika Estiyadi 4. Anggota : Jumrah Toha 5. Anggota : Restu Given 6. Anggota : Rahmat Sumatri 7. Anggota : Endang Setiawan 8. Anggota : Indrawati 9. Anggota : Suhendra Sultan Al Alif Badan Anggaran (Banggar) : 1. Ketua : Batianus (Golkar) 2. Wakil Ketua I : Korari Suwondo (PDI-P) 3. Wakil Ketua II : Jumri (Gerindra) 4. Anggota : Jumrah Toha 5. Anggota : Palmulip 6. Anggota : Budi Darma 7. Angota : Firmansyah 8. Anggota : Anandar 9. Anggota : Roni Pahrizal 10. Anggota : Darma 11. Anggota : Subandri 12. Anggota : Hj. Wahidayah 13. Anggota : Syamsu Hairil 14. Anggota : Edi Purwanto Badan Musywarah (Banmus) 1. Ketua : Batianus (Golkar) 2. Wakil Ketua I : Korari Suwondo (PDI-P) 3. Wakil Ketua II : Jumri (Gerindra) 4. Anggota : Murzana 5. Anggota : Eva Kirana 6. Anggota : Hidayat 7. Anggota : Hidayat 8. Anggota : Darsono 9. Anggota : Roni Pahrizal 10. Anggota : Firmansyah 11. Anggota : Muchlis 12. Anggota : Wahidayah 13. Anggota : Indra Gunawan 14. Anggota : Gaung Legian Komisi I DPRD Bateng : 1. Ketua : Murzana (Golkar) 2. Wakil Ketua : Hidayat (PKS) 3. Sekretaris : Endang Setiawan (Nasdem) 4. Anggota : Maya Dwie Kusumah 5. Anggota : Restu Given 6. Anggota : Rahmat Sumantri 7. Anggota : Wika Estiyadi 8. Anggota : Indrawati 9. Anggota : Gaung Legian Komisi II DPRD Bateng : 1. Ketua : Subandri (PPP) 2. Wakil Ketua : Darma (NASDEM) 3. Sekretaris : Wahidah (PKB) 4. Anggota : Palmulip 5. Anggota : Eva Kirana 6. Angota : Darsono 7. Anggota : Anandar 8. Anggota : Indra Gunawan 9. Anggota : Suhendra Sultan Al Alif Komisi III DPRD Bateng : 1. Ketua : Syamsu Hairil (PDI-P) 2. Wakil Ketua : Roni Pahrizal (Gerindra) 3. Sekretaris : Budi Darma (Partai Demokrat) 4. Anggota : Jumrah Toha 5. Anggota : Firmansyah 6. Angota : Firmansyah 7. Anggota : Muchlis 8. Anggota : Gunarsyah 9. Anggota : Edi Purwanto Badan Kehormatan (BK) DPRD Bateng : Ketua : Gunarsyah (PKB) Wakil Ketua : Palmulip (Golkar) Sekretaris : Rahmat Sumantri (Gerindra)

KOBA – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka Tengah (DisperindagkopUKM Bateng) bersama IAIN SAS Bangka Belitung (Babel) menyelenggarakan sosialisasi manejemen keuangan UMKM di Ruang Rapat VIP Kantor Bupati Bangka Tengah, pada Selasa (5/11/2024). Plt. Bupati Bangka Tengah, Era Susanto menyampaikan UMKM merupakan pilar penting dalam menunjang perekonomian di wilayahnya. “Hingga saat ini ada 25.325 UMKM di Bangka Tengah, untuk itu Pemkab terus melakukan berbagai upaya agar UMKM di Bangka Tengah terus bertumbuh, seperti meningkatkan kapasitas UMKM melalui berbagai program kegiatan dan inovasi daerah,” ujar Era. “Berbagai pelatihan teknis, pemberian bantuan alat produksi, penyaluran modal usaha hingga fasilitasi pemasaran dan digitalisasi UMKM, yang telah kita lakukan dengan harapan UMKM di Bateng semakin berkembang dan naik kelas,” sambungnya. Menurut Era, salah satu permasalahan dalam meningkatkan kapasitas usaha pelaku UMKM adalah manejemen keuangan usaha yang kurang baik. “Pengelolaan keuangan yang lemah dan ketidaktahuan pelaku usaha akan pentingnya manejemen keuangan bisa menghambat usaha mereka, maka dari dengan kegiatan sosialisasi, kami berharap peserta dapat memahami pentingnya manejemen keuangan usaha yang dijalani,” ujarnya. Sementara itu, Kepala DisperindagkopUKM Bangka Tengah, Irwandi menyampaikan kegiatan ini bertujuan agar pelaku UMKM di Bangka Tengah memahami cara menyusun laporan keuangan usaha dengan baik dan benar. “Kegiatan ini diikuti pelaku UMKM yang tersebar di 6 Kecamatan di Bangka Tengah, semoga dengan sosialisasi ini laporan keuangan pelaku UMKM bisa lebih rapi lagi, otomatis kalau rapi menejemen keuangannya pun bisa lebih baik lagi dan keuntungannya lebih jelas,” pungkasnya.

KOBA – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah (Bawaslu Bateng) telah melantik 297 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk Pilkada serentak tahun 2024 di wilayahnya. Diketahui, pelantikan dilakukan pada 3 November 2024 untuk PTPS se-Kecamatan Koba dan Namang, sedangkan untuk PTPS se-Kecamatan Sungaiselan, Simpangkatis, Lubukbesar dan Pangkalanbaru dilantik pada 4 November 2024 lalu. Ketua Bawaslu Bateng, Marhaendra Yuliansyah menerangkan bahwa salah satu penentu suksesnya Pilkada serentak tahun 2024 adalah peranan sentral dari PTPS. “Bawaslu Bangka Tengah sudah melantik 297 PTPS dan kami ucapakan selamat kepada kawan-kawan PTPS semua yang telah dilantik,” ungkap Marhaendra, Selasa (5/11/2024). “Kawan-kawan PTPS adalah ujung tombak Bawaslu dalam mengawal proses pungut hitung di TPS, jadi PTPS memiliki peranan sentral dalam mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024,” sambungnya. Anggota Bawaslu Bateng, Hatika menghimbau agar PTPS bekerja berdasarkan Undang-Undang dan tidak keluar dari tupoksi yang diberikan. “Bekerjalah secara profesional sesuai Undang-Undang dan jangan bekerja diluar tupoksi, karena bapak-ibu (PTPS) semua sudah disumpah untuk menjalankan amanah mengawal demokrasi dan memiliki tanggungjawab untuk negara,” tuturnya. Hatika juga mengingatkan agar PTPS mampu melakukan upaya pencegahan untuk mensterilkan TPS dari segala bentuk kampanye. “Sebelum pungut hitung dilaksanakan pastikan semua Alat Peraga Kampanye maupun bahan kampanye tidak ada lagi di area TPS. Lakukan koordinasi dengan Kepala Desa dan KPPS sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran selama pungut hitung,” terangnya. Sementara itu, Ketua Panwaslu Kecamatan Simpangkatis, Mintaria menyampaikan bahwa PTPS yang dilantik adalah mereka yang sudah memenuhi kriteria. “PTPS, khususnya di Kecamatan Simpangkatis adalah mereka yang sudah mengikuti serangkaian tes administrasi dan tes wawancara serta sudah dilihat rekam jejaknya. Jadi, yang terpilih dan dilantik adalah mereka yang telah memenuhi syarat,” tandasnya.