October 21, 2024

KOBA

Persoalan Tambang Timah di Bangka Tengah, Ini Kata Ketua DPRD Batianus

KOBA – Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) periode 2024-2029, Batianus menyatakan sikapnya terhadap dinamika pertambangan timah. Diketahui saat ini ada dua kawasan pertambangan timah yang sedang berdinamika sosial di Kabupaten Bangka Tengah, yakni kawasan Merbuk dan Batuberiga. Meskipun sama-sama sedang berdinamika, ada perbedaan legalitas, yakni tambang timah kawasan Merbuk belum memiliki perizinan, sedangkan kawasan Batuberiga sudah berizin. Batianus mengatakan, kericuhan yang terjadi di Desa Batuberiga diharapkan PT Timah dan masyarakat setempat agar menahan diri, sehingga tidak terjadi konflik. “Kami berharap menahan diri, dan PT Timah memberikan ruang diskusi, mungkin ada solusi-solusi yang bisa diberikan, sehingga apakah ini bisa melakukan penambangan atau tunda,” tuturnya, Senin (21/10/2024) di Koba. Sementara itu, terkait tambang timah di kawasan Merbuk, Kenari dan Pungguk memang beberapa kali sudah ditertibkan oleh Polres Bangka Tengah dan pemerintah. Batianus berharap, kawasan Merbuk, Kenari dan Pungguk bisa menjadi legal aktivitas pertambangannya, maka itu diminta pelaku tambang bersabar dulu. “Bersabar saja, tunggu sampai legal, bekerjasama dengan PT Timah melalui koperasi atau badan usaha lainnya, jangan membiasakan diri bekerja ilegal,” ujarnya. Menurutnya, pertambangan timah ilegal merugikan karena melanggar UU Minerba dan secara ekonomi ada royalti yang hilang. Disebut-sebut, berkas legalisasi atau take over kawasan tambang Merbuk, Kenari dan Pungguk eks PT Koba Tin ke tangan PT Timah sudah berada di meja Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Nantinya, DPRD bersama Bupati Bangka Tengah akan mendorong agar izin pertambangan di Merbuk, Kenari dan Pungguk dipercepat. Diketahui, adanya latar belakang yang sama di antara Ketua DPRD dan Bupati Bangka Tengah dengan Menteri ESDM saat ini, yakni Partai Golkar. “Pak Bahlil, Ketum kami, bukan lebih mudah, tapi berkomunikasinya lebih gampang (karena sesama Golkar) sehingga kami berharap perekonomian melalui pertambangan di Bateng bisa meningkat,” harapnya.

KOBA

Resmi Dilantik, Ketua DPRD Batianus Ungkap Komisi yang Sering Diperebutkan

KOBA – Tiga Pimpinan DPRD Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) telah resmi diangkat dsn diambil sumpah/janji jabatan di antaranya Batianus, H. Korari dan Jumri pada Senin, (21/10/2024) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bangka Tengah. Ketua DPRD Bangka Tengah, Batianus menyampaikan pihaknya akan bersiap-siap membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) seperti komisi, Banggar, Bapemperda, BK dan Banmus. Setelah AKD dibentuk, selanjutnya akan dibuatkan jadwal oleh Banmus tentang agenda-agenda DPRD di masa mendatang. Agenda pertama kali yang akan dilakukan, yakni melakukan pembahasan KUA PPAS APBD 2025, karena belum dibahas dan mempunyai batas waktu sampai dengan 31 November 2024. “Hari ini tatib difasilitasi Gubernur di Biro Hukum Pemrov, besok disahkan dan siangnya akan melakukan pembentukan AKD, doakan lancar tanpa kericuhan,” ujarnya, Senin (21/10/2024). Batianus yakin anggota DPRD Bangka Tengah sepakat dan bersinergi, sehingga siapa saja yang menjadi pimpinan komisi atau AKD dapat bekerjasama membangun daerah. Mekanisme pembentukan dijelaskannya tentu berasal dari usulan fraksi-fraksi tentang penempatan anggotanya ke alat kelengkapan dewan secata proporsional musyawarah mufakat. “Ketika tidak mufakat artinya kami akan melakukan voting, tapi kami menghindari melakukan voting dan mengutamakan musyawarah,” terangnya. Diungkapkan Batianus, sebenarnya semua komisi bagus dan berimbang, tapi hanya saja Komisi III Bidang Pembangunan memang seringkali diperebutkan. Namun, sejauh pengamatan Batianus sampai dengan saat ini anggota-anggota DPRD justru banyak mau merapat ke Komisi II Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pendidikan. “Banyak yang rebutan ke Komisi II juga, tapi semuanya sama, setelah didiskusi, dibahas dan diberi pengertian, semua (komisi) sama,” ujarnya. Batianus menegaskan, di lembaga DPRD Bangka Tengah tidak pernah menggunakan cara lobi-lobi kotor dalam rangka pengisian komisi-komisi atau AKD. “Di DPRD Bangka Tengah, saya sudah tiga periode, dengan ini kami tidak pernah bermain uang untuk menjadi Ketua Komisi atau Pimpinan AKD, paling lobi-lobi biasa,” pungkasnya.

KOBA

Bangka Tengah Jalin MoU dengan Yayasan Transformasi Energy Asia

KOBA – Dalam rangka penyusunan strategi kebijakan pembangunan daerah rendah karbon, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) menggelar audiensi dan penandatanganan kerjasama dengan Yayasan Transformasi Energy Asia dan PT. Mitra Pembangunan Lestari di Ruang Rapat Bupati Bangka Tengah, pada Senin (21/10/2024). Plt. Bupati Bangka Tengah, Era Susanto menyampaikan rasa terimakasihnya, karena Bangka Tengah terpilih menjadi salah satu dari 5 Kabupaten se-Indonesia yang mendapat fasilitasi dari Traction Energy Asia (TEA) dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan lestari. “Kami sangat meyakini apa yang kita kerjasamakan pada hari ini, akan membawa dampak positif bagi Bangka Tengah, mengingat TEA ini adalah lembaga independen yang berbasis di Indonesia dengan fokus regional di Asia, dimana di dalamnya terdapat banyak sekali ahli dari berbagai multidisiplin ilmu,” terang Era. Dikatakan Era, ada 4 ruang lingkup yang tertuang dalam MoU dan perjanjian kerjasama dengan TEA, yakni penyusunan data dasar emisi gas rumah kaca (Baseline Emisi GRK). Kemudian, penyusunan data estimasi input-output lingkungan (PDRB Hijau), penyusunan rumusan strategi kebijakan perencanaan tata ruang wilayah lestari. “Selanjutnya, penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan rumusan program, strategi serta kebijakan pembangunan rendah karbon, termasuk target penurunan emisi GRK,” tutur Era. Era juga berharap, OPD yang nantinya terlibat dalam penyusunan dokumen kebijakan tersebut dapat memberikan dukungan terhadap Tim TEA. “Mari terus bersinergitas dan berkolabsorasi untuk pembangunan di Bangka Tengah lebih baik lagi,” pungkasnya.

KOBA

Tiga Pimpinan DPRD Bangka Tengah Dilantik, Batianus Sampaikan Hal Ini

KOBA – Tiga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) menjalani pengangkatan dan pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD Kabupaten Bangka Tengah masa jabatan 2024-2029 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bateng, pada Senin (21/10/2024). Pengukuhan tiga Pimpinan DPRD Kabupaten Bangka Tengah masa jabatan 2024-2029 yakni Batianus, SE., MM sebagai Ketua DPRD didampingi Wakil Ketua 1 H. Korari Suwondo, SH serta Wakil Ketua II Jumri. Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah, Batianus menyampaikan pihaknya siap bekerja maksimal untuk Bangka Tengah. “Bersama anggota, kami siap bekerja maksimal dan tentunya sinergitas yang baik dengan Pemkab Bangka Tengah, harus ditingkatkan lagi, kami yakin dengan kerjasama yang baik, maka masalah apapun semoga bisa diselesaikan,” terang Batianus. Dikatakan Batianus, amanah sebagai Pimpinan DPRD bukan hanya akan dipertanggangujawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga dipertanggungjwabkan secara moral kepada Pemerintah dan masyarakat Bangka Tengah. “Jabatan ini amanah dan kepercayaan masyarakat, maka dari itu tunjukan komitmen dan integritas untuk mengwujudkan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada DPRD Bangka Tengah,” tuturnya. “Tentu, kami akan berusaha semaksimal mungkin, bekerja dengan sungguh-sungguh guna memenuhi harapan masyarakat,” tambahnya. Sementara itu, Plt. Bupati Bangka Tengah, Era Susanto menyampaikan selamat kepada Pimpinan DPRD yang telah dilantik dan berharap amanah yang akan diemban nantinya dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. “Pelantikan pimpinan DPRD ini merupakan awal dibentuknya alat kelengkapan DPRD yang merupakan amanat konstitusi, sehingga dapat memulai menjalankan fungsi yang melekat secara maksimal,” ujar Era. Dikatakan Era, sebagaimana amanat Pasal 96 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah menyebutkan 3 tiga fungsi DPRD yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah (Perda), fungsi penyusunan anggaran, dan fungsi pengawasan. “Tiga fungsi ini wajib dijalankan dan harus maksimal, selain itu perlu diingat posisi sebagai pimpinan DPRD ini bukanlah sekadar jabatan atau kedudukan, tetapi sebuah amanah untuk merealisasikan cita-cita bersama akan sebuah daerah yang lebih maju, sejahtera dan lebih bermartabat,” terang Era. Ia berharap, kedepannya DPRD, unsur Pemda dan Swasta/Perusahaan bisa menjadi mitra yang baik. “Semoga kita mampu menjadi katalisator sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

You cannot copy content of this page

Scroll to Top