June 3, 2024

KOBA – Bupati Bangka Tengah (Bateng), Algafry Rahman melakukan rapat koordinasi dampak tidak beroperasi 2 pabrik sawit dan PHK di Bangka Tengah di Gedung Mahligai Rumah Dinas Gubernur Babel, Senin (3/5/2024). “Hari ini kita melakukan koordinasi dengan forkopimda Provinsi Bangka Belitung dan forkopimda Bangka Tengah serta owner PT Mutiara Hijau Lestari (MHL) dan CV Mutiara Alam Lestari (MAL), yang saat ini karyawannya terkena PHK,” terang Algafry. Dikatakan Algafry, kehadirannya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat pada saat RDP di Kantor DPRD Bangka Tengah beberapa hari lalu. “Mereka ini para karyawan berharap, perusahaan bisa kembali beroperasi, dan apapun yang terjadi ke depannya, mereka butuh jaminan, hak mereka dikeluarkan, seperti pesangaon, jamsostek dan lainnya,” tuturnya. Kata Dia, pertemuan kali ini, PJ. Gubernur Bangka Belitung memberikan beberpaa opsi kepada pihak perusahaan. “Apakah bisa pihak ketiga membantu dan diberikan kemudahan serta izin, jika pun tidak bisa maka pihak pempriv juga akan membantu mencarikan modal, agar perusahaan bisa kembali beroperasi,” ujarnya. Kata Algafry, ada 659 orang yang terdampak PHK. “Kita akan menunggu untuk opsi-opsi ini, PJ Gubernur juga akan menyampaikan opsi ini ke Kejagung RI,” pungkasnya.(SAK)

KOBA – Dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dialami ratusan karyawan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) terus dikeluhkan masyarakat. Terbaru, Bupati Bangka Tengah menerima audiensi perwakilan dari Ikatan Buruh Sawit (IBS) Bangka Tengah di ruang kerjanya, pada Senin, (3/6/2024). Bupati mendengarkan keluhan dan aspirasi dari mereka, yakni karyawan PT Mutiara Hijau Lestari (MHL) dan CV Mutiara Alam Lestari (MAL). Berawal dari pemblokiran rekening dua perusahaan tersebut yang merupakan buntut dari penyelidikan dugaan kasus korupsi timah, perwakilan dari karyawan yang terdampak menyampaikan beberapa hal kepada bupati diantaranya harapan agar kedua perusahaan dapat beroperasi kembali, namun jika memang tidak memungkinkan, maka harapan akan hak-hak normatif seperti pesangon serta Jamsostek dapat segera dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, Bupati Bangka Tengah mengatakan telah menemui Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Safrizal, untuk membahas mengenai hal ini, dan akan melanjutkannya pada rakor yang akan dilaksanakan di Gedung Mahligai Rumah Dinas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada Senin (3/6/2024) sore. “Sore ini akan kita diskusikan lagi dengan Pak Pj Gubernur untuk mencari solusinya, dan akan kita usahakan agar segala hak-hak para pegawai dapat segera diterima,” terangnya. Ia juga berharap agar semua pihak dapat bersabar dan berbesar hati. “Teman-teman tadi juga telah menyampaikan beberapa hal yang perlu segera di follow up Pemkab untuk dapat menjelaskan pada pihak-pihak terkait, seperti BPJS Kesehatan yang infonya tidak dapat digunakan. Tadi sudah langsung saya konfirmasi ke Kepala Dinkes, juga sudah dikoordinasikan dengan dinas terkait tentang surat permohonan yang akan diajukan kepada pihak bank terkait rekening pegawai. Harap bersabar, semoga permasalahan ini dapat segera kita atasi,” pungkasnya.(SAK)

KOBA – Membanggakan, Kepala Desa Namang wakili Provinsi Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Tengah pada Anugerah Paralegal Justice Award 2024 dan berhasil meraih penghargaan sebagai peringkat 1 peserta favorit publik per region Sumatera dan menerima piala penghargaan serta uang Rp2 juta di Hotel Bidakara Jakarta, Sabtu (1/5/2024). Diketahui kegiatan ini digelar oleh Kemenkumham lewat Badan Pembinaan Nasional. Diketahui, ada 12 Kepala Desa dan Lurah dari Bangka Belitung memperoleh Penghargaan Non Litigation Peacemaker, 2 Perwakilan Kepala Desa dari Bangka Belitung memperoleh Penghargaan Anubhawa Sasana Jagadhita dan Penghargaan Paralegal Justice Award 2024 yakni Kepala Desa Namang Kabupaten Bangka Tengah (Zaiwan) dan Kepala Desa Keciput Kabupaten Belitung (Pratiwi Perucha), Kepala Desa memperoleh Penghargaan Top Favorit Publik yakni Kepala Desa Namang Kabupaten Bangka Tengah (Zaiwan). Kepala BPHN, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah mendukung terlaksananya rangkaian acara Paralegal Justice Awards 2024 mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. “Terimakasih kepada kepala desa dan lurah yang sudah berperan dalam upaya menciptakan perdamaian serta memajukan pariwisata, investasi dan pembukaan lapangan kerja di wilayahnya masing-masing,” ujarnya. Ia juga berpesan Paralegal Justice Award bukanlah ajang perlombaan, menang atau kalah, melainkan wadah dalam memotivasi kepala desa/lurah dalam memberikan pelayanan hukum non litigasi sebagai implementasi hadirnya negara di tengah masyarakat. “Ada 300 Penghargaan NLP, 50 Penghargaan ASJ, dan 50 Penghargaan PJA yang diberikan,” tuturnya. Sementara itu, Kepala Desa Namang, Zaiwan merasa bersyukur atas penghargaan yang dirinya terima. “Dalam hal ini merasa bahagia dan bangga telah berbuat untuk negeri dengan mewakili Bangka Belitung dari 303 Kades dan ada 12 Kades yang mewakili, saya selaku Kepala Desa Namang berhasil menorehkan penghargaan dari 6 kategori,” terangnya. “Jadi saya bisa mempersembahkan 3 kategori penghargaan untuk Babel. Semoga bisa memotivasi yang lain,” imbuhnya.(SAK)